Surabaya,(DOC) – Kepemimpinan politik dinilai tidak selalu identik dengan kekuasaan dan kehormatan. Di balik jabatan publik, terdapat risiko besar yang dapat menyeret seseorang pada persoalan hukum hingga tekanan psikologis.
Hal itu disampaikan Ketua Koordinator Kebijakan Publik dan Isu Strategis DPP Partai NasDem, Suyoto, dalam tulisannya yang mengulas dinamika kepemimpinan politik.
Ia menyoroti adagium lama yang menyebut jarak antara istana dan penjara sangat dekat. Menurutnya, ungkapan tersebut masih relevan hingga saat ini, mengingat banyaknya pejabat publik yang tersandung kasus hukum.
“Fakta menunjukkan kekuasaan bukan hanya peluang, tetapi juga ujian,” tulisnya.
Suyoto mengacu pada berbagai temuan global, termasuk laporan Transparency International, yang menempatkan sektor politik sebagai salah satu wilayah paling rentan terhadap praktik korupsi. Di Indonesia, sejumlah kasus yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turut memperkuat gambaran tersebut.
Menurutnya, persoalan utama bukan sekadar banyaknya pemimpin yang jatuh, melainkan bagaimana menjadikan kepemimpinan sebagai jalan kebahagiaan.
Ia menjelaskan, kekuasaan dapat berubah menjadi penderitaan ketika dipahami secara keliru. Salah satunya ketika jabatan dianggap sebagai pencapaian pribadi, bukan amanah untuk melayani publik.
Selain itu, penyimpangan terhadap norma hukum dan sosial juga dapat melahirkan sikap arogan dan menjauhkan pemimpin dari masyarakat.
Suyoto juga menyinggung fenomena psikologis dalam kepemimpinan, di mana banyak pemimpin terjebak dalam pola pikir tertutup terhadap kritik. Kondisi ini membuat pemimpin merasa harus selalu benar dan cenderung dikelilingi oleh orang-orang yang hanya menyetujui keputusan mereka.
“Pada titik ini, kekuasaan bisa menjadi penjara psikologis,” ujarnya.
Untuk itu, ia menekankan pentingnya penerapan pola pikir berkembang (growth mindset) dalam kepemimpinan. Pemimpin perlu terbuka terhadap kritik, mau belajar, serta menyadari keterbatasan diri.
Selain itu, kepemimpinan juga harus didukung kecerdasan spiritual. Dalam pandangannya, jabatan merupakan amanah yang harus dijalankan dengan nilai keikhlasan, tanggung jawab, dan orientasi pelayanan kepada masyarakat.
Ia mencontohkan sejumlah tokoh dunia yang dikenang bukan karena jabatannya, melainkan dampak kepemimpinannya, seperti Nelson Mandela, Lee Kuan Yew, dan Abdurrahman Wahid atau Gus Dur.
“Mereka menjadikan kekuasaan sebagai alat untuk memberi manfaat, bukan memperbesar diri,” jelasnya.
Suyoto menegaskan, pada akhirnya kepemimpinan politik merupakan pilihan. Kekuasaan bisa menjadi jalan derita jika dipenuhi ambisi dan ilusi, namun juga bisa menjadi jalan bahagia jika dijalankan sebagai proses belajar dan pengabdian.
“Di situlah letak pilihan setiap pemimpin,” pungkasnya. (r6)
