Surabaya,(DOC) – Aliansi Masyarakat Anti Korupsi (AMAK) menyoroti dugaan kasus korupsi di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jawa Timur. Koordinator AMAK, Bonang Adji Handoko, menilai kasus tersebut mencerminkan lemahnya sistem pengawasan dan integritas di lingkungan pemerintah daerah.
Menurut Bonang, persoalan tidak hanya berada pada satu pihak, melainkan mencakup seluruh struktur organisasi, mulai dari dinas hingga kepala bagian, kepala bidang, dan kepala seksi. Kondisi ini dinilai membutuhkan pembenahan serius, tidak sekadar penindakan hukum.
“Kasus ini menunjukkan sistem pengawasan dan integritas di level dinas hingga jajaran di bawahnya masih lemah. Perlu ada pembenahan menyeluruh,” ujarnya, Selasa (21/4/2026).
Ia menegaskan, potensi penyimpangan dalam pengelolaan anggaran maupun kewenangan akan selalu ada. Oleh karena itu, langkah penindakan saja tidak cukup tanpa diiringi reformasi sistem yang akurat dan kredibel.
AMAK juga mendorong Gubernur Jawa Timur untuk berani melakukan reformasi birokrasi secara menyeluruh, termasuk memperbaiki tata kelola anggaran serta mekanisme rekrutmen jabatan agar berjalan secara adil, jujur, dan transparan.
Selain itu, penguatan upaya pencegahan dinilai penting melalui digitalisasi layanan publik serta peningkatan transparansi, khususnya dalam proses perpanjangan izin dan pengadaan barang dan jasa.
“Perbaikan sistem dan transparansi menjadi kunci untuk menekan praktik korupsi di Jawa Timur,” tegasnya.
AMAK berharap, kasus ini menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi menyeluruh demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel. (r6)
