Lumajang,(DOC) – Ribuan warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Gizi memadati halaman DPRD Lumajang, Senin (22/6/2026). Mereka menyuarakan aspirasi agar Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap berjalan dengan perbaikan tata kelola.
Sekitar 8.000 peserta aksi hadir sejak pagi. Massa terdiri dari relawan, mitra dapur, pekerja, pemasok bahan pangan, hingga masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaan program MBG.
Spanduk dan poster dukungan terhadap program tersebut terlihat di berbagai titik lokasi aksi. Selama kegiatan berlangsung, peserta bergantian menyampaikan tuntutan agar pemerintah memperbaiki sistem tanpa menghentikan program.
Tuntut Perbaikan Tata Kelola dan Standar Nasional
Koordinator aksi, Novi Sanjaya, menegaskan aksi ini merupakan bentuk penyampaian aspirasi masyarakat, bukan ditujukan kepada pihak tertentu.
“MBG tetap dilanjutkan, tata kelolanya diperbaiki, dan ekonomi rakyat kecil dilindungi,” ujar Novi di hadapan peserta aksi.
Ia menyebut Program MBG sudah memberikan manfaat nyata, namun masih menyisakan sejumlah persoalan teknis di lapangan. Salah satu yang disorot adalah belum adanya standar nasional yang seragam terkait menu dan kebutuhan gizi.
Massa meminta Badan Gizi Nasional menyusun “bank menu nasional” agar setiap daerah memiliki acuan yang sama, termasuk dalam hal gramasi dan kandungan gizi.
Selain itu, peserta aksi menuntut kejelasan petunjuk teknis pengelolaan keuangan program. Mereka menilai perbedaan persepsi masih sering terjadi dalam proses audit dan pelaporan.
Dorong Dampak Ekonomi dan Keterlibatan Akademisi
Massa menilai Program MBG telah menggerakkan ekonomi masyarakat di Lumajang. Sekitar 87 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) beroperasi di berbagai wilayah.
Setiap SPPG menyerap sekitar 50 tenaga kerja, sehingga lebih dari 4.000 keluarga mendapatkan penghasilan dari program ini. Selain itu, petani, pemasok bahan pangan, dan pelaku usaha kecil juga ikut terlibat dalam rantai pasok MBG.
“Ada ribuan keluarga yang ekonominya bergerak karena MBG. Karena itu kami meminta program ini tetap berjalan dengan perbaikan tata kelola,” ujar Novi.
Massa juga mendorong perguruan tinggi dilibatkan dalam pengawasan dan evaluasi program agar kebijakan berbasis data semakin kuat.
DPRD Lumajang Terima Aspirasi Warga
Ketua DPRD Lumajang, Oktafiyani, menerima langsung aspirasi peserta aksi. Ia menegaskan DPRD akan menampung dan meneruskan seluruh masukan kepada pihak terkait.
Ia menilai evaluasi terhadap Program MBG penting untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan ke depan.
“Evaluasi penting untuk penataan tata kelola yang lebih baik,” kata Oktafiyani.
Aksi berlangsung tertib dengan pengamanan aparat. Setelah menyampaikan aspirasi, massa membubarkan diri secara damai. (r7)
