Surabaya,(DOC) – Hasil audit Inspektorat Pemkot Surabaya terhadap penggunaan dana Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (Bopda) untuk SMP-SMP Swasta, nampaknya cukup mencengangkan.
Ada dugaan aliran dana BOPDA itu diselewengkan, karena masuk kerekening yayasan terlebih dahulu, bukan langsung ke pihak sekolah.
Hal ini dibeberkan oleh Wakil Wali Kota Surabaya, Whisnu Sakti Buana.
“Ini kan ternyata dana BOPDA yang didistribusikan tidak langsung masuk ke sekolah-sekolah. Melainkan harus masuk ke yayasan,” kata WS panggilan akrab Wakil Wali Kota Surabaya, saat digedung DPRD kota Surabaya, Rabu(29/8/2018).
Namun audit dana Bopda yang dilakukan oleh inspektorat tersebut mendapat tentangan keras dari Vinsensius Awey, anggota Komisi C DPRD kota Surabaya.
Legislator Partai Nasdem ini, berpendapat, Pemkot kurang bijak ketika sekolah-sekolah swasta yang turut andil memperjuangkan masa depan sekolah, justru diancam dengan audit keuangan.
“Masalahnya kan dari ketika guru guru sekolah swasta mempersoalkan pelaksanaan PPDB yang melanggar ketentuan Perwali 47 / 2013 khususnya soal kuota mitra warga namun bukannya duduk bersama untuk menyelesaikan persoalan yang ada, malahan balik menyerang perjuangan sekolah swasta dengan menurunkan inspektorat untuk mengaudit,” kesalnya, Kamis(30/8/2018).
Ia juga menyayangkan, ketika pemeriksaan sedang berlangsung, pihak Pemkot Surabaya sudah melemparkan data hasil audit terkait adanya dugaan penyimpangan Bopda, hingga meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk turun memeriksanya.
“Ya saya kira ini hanyalah pengalihan isu saja,” jelasnya.
Persoalan ini, lanjut Awey, harusnya diberi solusi oleh Wali kota Tri Rismaharini, bukan malah menyerang balik dengan mengaudit penggunaan anggaran Bopda.
“Saya pikir cara yang dipertontonkan Wali kota seperti ini sungguh tidak bijak,” tandas Awey.
Seperti ramai diberitakan, temuan adanya dugaan penyelewengan dana BOPDA ini bermula dari kunjungan Wali Kota Tri Rismaharini yang menemukan sejumlah siswa SMP putus sekolah. Dia menemukan fakta itu ketika berkunjung ke kawasan eks-lokalisasi Dolly.
Katanya, mereka berhenti sekolah karena menunggak SPP. Atas temuan itu, Risma lalu melunasi pembayaran jumlah SPP yang berfariasi antara Rp. 525 ribu hingga Rp. 800 ribu.
Tidak berhenti disana, Wali Kota sarat prestasi ini pun lantas melaporkan temuannya kepada Inspektorat Surabaya. Walikota yang sarat prestasi ini juga berharap KPK turun mengauditnya.
Wali kota menganggap sudah menyalurkan dana Bopda ke semua sekolah mulai negeri sampai swasta.
“Kalau sekarang ada anak mau sekolah tapi ditolak karena alasan biaya, terus ke mana Bopda-nya. Makanya KPK harus telusuri itu,” cetus Risma beberapa waktu lalu.(rob/r7)