Surabaya, (DOC) – Uji coba pendataan Perlindungan Sosial (Perlinsos) berbasis digital di Kota Surabaya mencatatkan hasil positif. Langkah inovatif Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya ini terbukti ampuh menekan hingga 25 persen angka bantuan sosial (bansos) salah sasaran (inclusion error), sekaligus menyalurkan bantuan kepada puluhan ribu warga yang selama ini terabaikan (exclusion error).
Atas capaian tersebut, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia (Bakom RI), Muhammad Qodari, memberikan apresiasi tinggi saat meninjau langsung proses verifikasi data di Kantor Kecamatan Tambaksari, Surabaya, Selasa (28/7/2026).
Dalam peninjauannya, Qodari mengungkapkan bahwa dari data lama yang mencatat 101.000 Kepala Keluarga (KK) penerima bansos di Surabaya, sistem digitalisasi Perlinsos menemukan adanya 25 persen atau sekitar 25.000 KK yang tidak berhak.
Di sisi lain, sistem ini berhasil menegakkan keadilan dengan menjaring 51.000 KK penerima baru atau (sekitar 43 persen dari total 119.000 KK berhak) yang selama ini tidak tersentuh bantuan.
“Bayangkan, ada sekitar 51.000 KK atau setara 175.000 jiwa yang selama ini harusnya dapat tapi tidak menerima. Hari ini mereka mendapatkan keadilan lewat digitalisasi perlinsos,” tegas Qodari.
Qodari menjelaskan, digitalisasi ini merupakan program strategis Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan anggaran perlindungan sosial APBN benar-benar tepat sasaran dan adil.
“Prinsipnya harus adil yang berhak wajib menerima, dan yang tidak layak tidak boleh menerima. Tidak ada lagi subjektivitas,” imbuhnya.
Keberhasilan pembersihan data ini didukung oleh penggunaan teknologi face recognition yang terintegrasi dengan KTP elektronik dan cross-check data aset secara otomatis (PLN, Kepolisian, hingga ATR/BPN).
Melalui aplikasi Sayang Warga, pendaftaran dilakukan secara masif. Sebanyak 334.560 KK didaftarkan via agen Perlinsos (ASN, RT/RW, dan Petugas PKH), 62.673 KK mendaftar secara mandiri, dan 359.856 KK secara sadar menolak/mengundurkan diri karena merasa mampu dan tidak berhak menerima bansos.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) Kota Surabaya, Eddy Christijanto, menyampaikan bahwa dari total 1.003.068 KK di Surabaya, sebanyak 1.000.458 KK atau 99,74 persen telah berhasil terjangkau.
Untuk mempermudah warga yang belum memiliki Identitas Kependudukan Digital (IKD), Pemkot Surabaya menerjunkan 13.049 agen pendamping di tingkat kecamatan dan kelurahan.
“Saat ini proses verifikasi sudah jauh lebih cepat dan langsung keluar hasilnya. Kita tinggal menyisakan sekitar 2.610 KK yang belum terdata. InsyaAllah dalam 1 sampai 2 hari ke depan target 100 persen akan tuntas,” jelas Eddy.
Sebagai informasi, uji coba Perlinsos yang dimulai sejak 4 Juni 2026 di Surabaya ini menjadi pilot project nasional. Suksesnya sistem ini di Kota Pahlawan akan menjadi acuan penerapannya secara bertahap untuk mencakup tujuh jenis bantuan sosial di seluruh Indonesia.
