D-ONENEWS.COM

Bukan Sekedar Angka Cantik Peringati Hari Pahlawan, APBD 10 Triliun Cambuk Peningkatan Kinerja Pemkot Surabaya

foto : ilustrasi

Surabaya,(DOC) – Para pimpinan DPRD Kota Surabaya meminta agar target APBD kota Surabaya tahun 2020 sebesar Rp 10 trilliun, bukan hanya menjadi angka cantik dalam capaian kuantitatif anggaran untuk memperingati Hari Pahlawan 10 November 2019.

Wakil Ketua DPRD Surabaya, Reni Astuti menyatakan, dengan naiknya target APBD 2020 mendatang, secara kualitatif Pemkot Surabaya harus makin mampu menyelesaikan pekerjaan rumah yang belum terrealisasi.

“Ini agar APBD Surabaya Rp10 triliun benar-benar makin bisa dirasakan oleh warga Surabaya,” ungkap Reni Astuti, Rabu(16/10/2019).

Foto : Reni Astuti Wakil Ketua DPRD Surabaya dari Fraksi PKS

Kekuatan APBD Surabaya di tahun 2020 yang mencapai Rp 10 trilliun, kata Reni, merupakan kenaikan 2 kali lipat target APBD, ketika awal Wali Kota Tri Rismaharini menjabat di tahun 2011 lalu.

Ia menjelaskan, kala itu kekuatan APBD Surabaya tahun 2011 sebesar Rp 5.195.102.211.727,- dengan besaran pendapatan asli daerah (PAD) Rp 3.971.688.604.325,- dan defisit anggaran yang ditutup dengan Silpa tahun sebelumnya sebagai penerimaan pembiayaan sebesar Rp 1.223.413.607.402,-

Sementara di Rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) Surabaya 2020 dengan APBD sebesar Rp 9.762.087.691.695,- dengan besaran pendapatan daerah Rp 8.913.346.847.640,- dan defisit anggaran yang ditutup dengan Silpa tahun sebelumnya sebagai penerimaan pembiayaan diprediksi sebesar Rp 848.740.844.055,-.

“Besaran anggaran dalam Rancangan KUA-PPAS 2020 ini sangat mungkin bisa berubah agar kekuatan APBD Surabaya bisa melampui Rp 10 triliun,” ujar politisi Partai Keadilan  Sejahtera (PKS) ini.

Reni menganggap selama ini kinerja Pemkot Surabaya secara umum kian membaik, meskipun masih ada beberapa sisa pekerjaan yang belum tuntas dan harus selesai di tahun 2020 mendatang.

Sisa pekerjaan itu, lanjut dia, diantaranya belum optimalnya lapangan pekerjaan, belum optimalnya konektivitas angkutan perkotaan, permasalahan anak dan perempuan, masih adanya kawasan pemukiman kumuh, pelayanan kesehatan bagi warga tidak mampu, belum meratanya kualitas pendidikan formal dan nonformal dan masih minim tingkat pemahaman budaya lokal dan minat baca.

Selain melalui kekuatan APBD, lanjut dia, upaya melibatkan semua potensi kota di antaranya dari Ormas, perguruan tinggi baik PTN maupun PTS serta lembaga swasta serta kelompok masyarakat, juga perlu dilakukan.

Menurut Reni, jika dilihat dari tema pembangunan Surabaya 2020 berupa peningkatan daya saing SDM dan pembangunan infrastruktur yang ekologis dan berkelanjutan pada program-program pendidikan, kesehatan, dan sosial, maka program yang perlu ditingkatkan dan dilanjutkan.

“Salah satunya melakukan pemutakhiran data masyarakat berpenghasilan rendah di Surabaya. Ini agar semua program bisa mengintervensi warga Surabaya secara tepat sasaran,” katanya.

Selain itu, lanjut dia, pada bab kesempatan kerja diketahui tingkat pengangguran di Surabaya masih tinggi sehingga membutuhkan perhatian besar dari Pemkot Surabaya.

Sementara itu, sebelumnya Wakil Ketua DPRD Surabaya dari Fraksi Gerindra, AH Thony menyampaikan, capaian target PAD kota Surabaya yang harus di dongkrak naik hingga melampaui Rp 10 trilliun lebih.

Foto : AH Thony Wakil Ketua DPRD Surabaya dari Fraksi Gerindra

Menurut AH Thony Dinas-dinas dilingkungan Pemkot Surabaya yang merupakan mesin penghasil, harus dipacu lagi untuk meningkatkan kwantitas output.

“Draft neraca PAD kota Surabaya pada APBD 2020 komposisi penyusunannya dipandang masih belum mencerminkan spirit yang berimbang dengan semangat Wali kotanya. Angka yang dipatok masih terkesan pesimis, minimalis, penuh keragu-raguan bahkan menimbulkan kecurigaan kami yang di dewan, bahwa masih ada potensi sumber-sumber penghasilan yang masih disembunyikan,” ungkap AH Thony saat di temui.

Ia menambahkan, agar tidak ada ke sakwasangka, pihaknya memberikan tawaran kenaikan PAD yang bisa dipatok pada angka realistis, yaitu mencapai Rp. 10 trilliun.

“Konfigurasi angka dalam neraca pendapatan pada APBD 2020 ini secara kwantitatif memang sudah ada peningkatan, tapi kenaikannya terasa masih belum mengesankan. Hal itu sangat nampak, bila kita membaca dan mengkomparasikan secara seksama target PAD yang dipatok hanya pada sektor  PBB (pajak bumi dan bangunan,red), retribusi reklame, restoran, hotel, hiburan, parkir, pemasangan PJU, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, retribusi daerah dan retribusi daerah dari kekayaan daerah,” kata AH Thony.

Pada neraca yang di sodorkan kepada kami, ada kenaikan yg cukup fantastis yaitu mencapai pada angka10 persen, tapi disisi lain ada yg hanya naik tidak sampai 2 persen, harapan kami sektor ini bisa di dongkrak lagi,” imbuhnya.

Ia menjelaskan, untuk PAD dari PBB naiknya 10 persen, sementara dari sektor parkir, restoran dll kenaikannya masih jauh dari harapan. Seperti pajak reklame masak kenaikannya cuma 1,98 persen, pajak hotel naik 9,5 persen, pajak hiburan 9,2 persen, pemasangan PJU 2,3 persen, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan 0,38 persen, retribusi hasil pengelolaan kekayaan daerah 7,7 persen dan retribusi daerah 2,3 persen.

“Padahal pertumbuhan dunia usaha disektor itu sekarang nampak sangat bergairah,” tegasnya.

Terhadap peningkatan PAD dari sektor PPB yang cukup besar ini justru dinilai Thony sebagai kebijakan yg miskin inovatif, karena ia menduga peningkatan itu tidak dicapai melalui usaha yang berkeringat, tapi hanya dicapai dengan cara meningkatkan angka NJOP sebagai pembilang penghitungan PBB.

“Hal itu sebagaimana bisa kita lihat dari SPPT yang disampaikan kepada masyarakat. Kalau dugaan itu benar, maka saya meminta kepada eksekutif untuk dilakukan kajian ulang. Sebab trend peningkatan.pendapatan dengan gaya ini ujung-ujungnya hanya membebani masyarakat,” paparnya.

Jika pihak eksekutif memandang langkah kebijakan di ranah PBB itu sudah tepat, maka dirinya berharap ada mekanisme untuk memberi ruang bagi masyarakat yang tidak mampu dengan cara memperoleh restitusi.

“Kalau ruang restitusi ini dianggap menghalangi niat baik eksekutif dan dapat mengurangi potensi PAD, tapi kalau kreatif bisa saja menutup berkurangnya pendapatan itu dari sektor lain seperti dari sewa IPT (izin pemakaian tanah,red) dan surat ijo, kan itu bisa di optimalkan juga,” pungkasnya.(robby/adv)

Loading...

baca juga