Damkar Surabaya Punya Alat Canggih, Komisi B DPRD Dorong Optimalisasi Aset Jadi PAD

Damkar Surabaya Punya Alat Canggih, Komisi B DPRD Dorong Optimalisasi Aset Jadi PAD
Rapat koordinasi LPJ DPKP bersama komisi B DPRD Surabaya. (Foto: Ist)

Surabaya, (DOC) – Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Surabaya ternyata punya cara unik untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD). Bukan dari sektor pajak biasa, DPKP rupanya berhasil meraup pemasukan besar berkat menyewakan armada truk pemadam kebakarannya ke raksasa tambang PT Freeport Indonesia.

Fakta menarik ini terungkap dalam rapat koordinasi Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) DPKP bersama Komisi B DPRD Kota Surabaya, Senin (13/7/2026). Kepala DPKP Kota Surabaya, Laksita Rini Sevriani, membeberkan bahwa armada Damkar Surabaya sempat terbang untuk membantu operasional perusahaan tambang tersebut selama lebih dari sepekan.

Bacaan Lainnya

“Tahun kemarin ada kegiatan PT Freeport yang meminjam armada Damkar kami selama kurang lebih 10 hari. Penyewaan dilakukan dengan sistem per jam, sehingga menghasilkan pemasukan yang cukup besar dan tercatat dalam laporan keuangan,” ungkap Laksita di hadapan anggota dewan.

Langkah tak biasa ini langsung mendapat respons positif dari legislatif. Wakil Ketua Komisi B DPRD Surabaya, Mochammad Mahmud, menilai strategi memanfaatkan aset dinas seperti ini harus terus dioptimalkan demi menambah pundi-pundi PAD, selama perhitungan biaya operasionalnya tetap efisien.

Meski sukses mencetak pendapatan dari sektor sewa armada, rapat tersebut juga sempat menyoroti efisiensi internal DPKP. Komisi B menemukan ada program perkantoran yang serapan anggarannya minim, yakni hanya menyentuh angka 51 persen.

Namun, Laksita langsung mengklarifikasi bahwa rendahnya serapan itu justru karena adanya penghematan, bukan karena program yang mangkrak. Sisa anggaran tersebut berasal dari pos Bahan Bakar Minyak (BBM) sekretariat yang ternyata tidak terpakai seluruhnya. Berbeda dengan BBM armada pemadam di lapangan yang serapannya tetap maksimal demi pelayanan publik.

Melalui evaluasi LPJ ini, Komisi B DPRD Surabaya berharap DPKP tidak hanya fokus pada fungsi proteksi kebakaran warga, melainkan juga semakin jeli melihat peluang produktif dari aset-aset canggih yang mereka miliki.

Pos terkait