Surabaya (DOC) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur berharap agar pemerintah pusat mengambil langkah cepat mengantispasi dampak ekonomi akibat naiknya nilai tukar dolar, salah satunya menghentikan impor dan memperkuat sektor UMKM.
“Impor sangat besar. Akibatnya barang akan sulit dijual dengan murah. Saran pendapat pertumbuhan ekonomi mikro diperkuat terutama dan importasi dikurangi. Seperti kata pak JK impor Ferrari stop dulu,”ujar Anggota DPRD Jatim, Agus Dono Wibanto ditemui di DPRD Jatim, Senin (10/9).
Dikatakannya, selain menyetop impor pemerintah harus menaikkan harga BBM. Pasalnya, selama ini Bbm yang dijual pemerintah sebagaian besar dari impor. Kondisi itu dikhawatirkan akan semakin membebani pemerintah. “Memang pemerintah pusat harus berani mengambil langkah tegas dan cepat menaikkan BBM. Karena paling besar kuota importasi impor,” katanya.
Menurutnya, jika nanti ada kenaikan BBM, maka pemerintah pusat harus memberikan subsidi seperti BLT dan memberikan subsidi ongkos angkut. “Disamping itu pemerintah harus berani kebijakan yaitu pajak untuk UMKM dinolkan atau ditiadakan,”papar agus Dono yang juga ketua Fraksi Demokrat Jatim.
Anggota DPRD Jatim lainnya, Mohammad Alimin mengatakan pihaknya mendorong agar Pemrintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota untuk berinovasi segera dengan memanfaatkan bahan baku lokal untuk industri yang masih ketergantungan dengan bahan baku impor.
“Harus ada inovasi dan kreativitas dari Pemerintah mencari cara lain, agar bahan baku yang harus impor diganti dengan bahan baku lokal. Saya yakin kekayaan alam di Indonesia dan di Jatim ini melimpah sehingga pasti ada bahan baku tersebut,”ujar Alimin politisi asal Fraksi Golkar Jatim ini.
Ia menambahkan, kondisi saat ini perekonomian di Jatim terganggu akibat melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar AS. ”Meski melemah, tapi jangan sampai mengganggu perekonomian Jatim. Pemprov harus segera mencari jalan keluar,”ujarnya
Sekadar diketahui, nilai tukar dollar naik dari rupiah dan bahkan sempat menembus angka Rp 15 ribu. Kondisi itu dikhawatirkan akan memicu krisis ekonomi. (gus)