Surabaya,(DOC) – DPRD Kota Surabaya mengkritik keras rencana pembangunan tiga SMP Negeri baru. Mereka mendesak Pemkot mengalihkan anggaran tersebut untuk mendukung sekolah swasta, agar bisa memberikan pendidikan gratis sesuai putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
Imam Syafi’i, anggota Komisi D DPRD Surabaya menyampaikan bahwa pembangunan sekolah baru tidak mendesak. Ia menilai lebih penting menindaklanjuti putusan MK yang mewajibkan pemerintah menggratiskan pendidikan dasar di SD dan SMP, baik negeri maupun swasta.
“Saya imbau Pemkot hentikan dulu rencana bangun sekolah baru. Lebih baik bantu sekolah swasta yang sudah ada agar bisa gratiskan biaya,” kata Imam, Selasa(2/7/2025).
MK telah menyatakan bahwa pendidikan dasar adalah hak konstitusional setiap anak. Pemerintah wajib menjamin akses gratis di jenjang SD dan SMP tanpa memandang status sekolah.
Menurut Imam, Pemkot seharusnya tidak buru-buru membangun sekolah. Proses pembangunan membutuhkan waktu dan biaya besar, sementara kebutuhan bisa di jawab dengan memberdayakan sekolah swasta.
Sekolah Swasta Lebih Siap, Lebih Cepat
Imam menyebut membangun sekolah baru bisa menelan biaya hingga Rp22 miliar dan memakan waktu setidaknya enam bulan. Selain itu, Pemkot juga masih kekurangan guru.
Sementara itu, banyak sekolah swasta yang sudah memiliki fasilitas dan guru. Mereka bisa langsung menerima siswa baru jika mendapat dukungan pemerintah.
“Bantu saja sekolah swasta yang sudah jalan. Fasilitasnya di samakan, guru-gurunya di gaji sesuai UMK pakai APBD. Murid pun bisa sekolah gratis,” ujarnya.
Konsep ini bukan hal baru. DKI Jakarta telah menerapkan skema serupa. Sekolah tetap berstatus swasta, namun pembiayaan operasional dan gaji guru di tanggung pemerintah.
“Kualitasnya bisa di setarakan dengan sekolah negeri. Yang penting dekat dengan rumah dan gratis. Ini efisien dibanding bangun gedung baru,” tegas Imam.
Banyak sekolah swasta menengah ke bawah menghadapi kesulitan operasional. Imam yakin mereka akan antusias jika pemerintah memberikan subsidi penuh.
“Banyak sekolah swasta yang nyaris tutup. Kalau di subsidi, mereka pasti mau. Ini juga menjawab tuntutan putusan MK,” katanya.(r7)
