D-ONENEWS.COM

Kejari Surabaya Siap Dampingi BPN Hadapi Persoalan Hukum

Surabaya,(DOC) – Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya melalui Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) melakukan penandatangan kerjasama (MoU) dengan Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Surabaya I dan Surabaya II  untuk pendampingan persoalan hukum.

“Perjanjian kerjasama ini terkait dibidang Perdata dan Tata Usaha Negara yang meliputi, bantuan hukum, pertimbangan hukum juga untuk pemberian kuasa yang bertindak didalam maupun diluar Pengadilan,” ungkap Kepala Kejari Surabaya, Teguh Darmawan usai menanda tangani MoU dengan Kepala BPN Surabaya I, Muslim Faizi dan Kepala BPN Surabaya II, Wasis Suntoro, di Hotel Wyndam, jalan Basuki Rachmat Surabaya, Rabu(28/11/2018).

Dijelaskan Teguh, sebelum melakukan kerjasama ini, pihaknya sering berkordinasi dengan BPN sebagai kuasa dari Pemkot Surabaya dalam pengamanan dan penyelamatan aset.

“Selama ini kami sudah bersinergi, terutama saat kami menangani pengamanan aset Pemkot Surabaya,” jelasnya.

Tak hanya itu, koordinasi dengan BPN  juga dilakukan Kejari Surabaya saat menangani kasus korupsi. Koordinasi itu untuk mendapatkan data-data guna melacak keberadaan aset-aset milik pelaku korupsi, berupa tanah dan rumah.

“Saat kami menetapkan tersangka Tipikor, kami melakukan penelusuran aset mereka, namanya aset raising. Disinilah kami mendapatkan data data baik dari BPN Surabaya I maupun Surabaya II,” pungkasnya.

Terpisah, Kepala BPN Surabaya I, Muslim Faizi mengatakan, dengan kerjasama ini akan lebih memudahkan kantor pertanahan dalam mengambil keputusan. Pasalnya, setiap keputusan maupun kebijakan yang akan diambil, akan dikonsultasikan dulu ke Kejari Surabaya. Harapannya, tidak ada masalah hukum di kemudian hari.

“Sebelumnya kami sudah sering koordinasi dengan Kejari Surabaya untuk memberi pertimbangan hukum. Tapi tidak secara formal,” terangnya.

Sementara, Kepala Kantor BPN Surabaya II, Wasis Suntoro menjelaskan, Perjanjian kerjasama ini menjadi pijakannya dalam keterbatasan pandangan hukum yang dimilikinya.

“Apa yang menjadi keraguhan, kegamahan kami dalam menjalankan tugas akan diberikan pandangan dan arahan oleh Kejaksaan,” kata Wasis.(pro/r7)

Loading...

baca juga