Surabaya,(DOC) – Pemerintah Provinsi Jawa Timur memastikan proses belajar mengajar tetap berjalan aman di tengah dinamika keamanan pasca gelombang aksi unjuk rasa di berbagai daerah. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan, pendidikan harus menjadi ruang kondusif agar peserta didik dapat mengembangkan diri tanpa terpengaruh potensi tindakan anarkis.
“Saya mengajak kepala sekolah, guru, wali kelas, hingga orang tua untuk bersama-sama menjaga anak-anak kita agar tetap fokus belajar. Pendidikan adalah masa depan mereka. Jangan sampai terseret aktivitas yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain,” tegas Khofifah di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Senin (1/9).
Khofifah menjelaskan, Pemprov Jatim bersama Dinas Pendidikan telah menyiapkan langkah teknis agar kegiatan belajar tetap aman. Mulai 1 September 2025, sistem pembelajaran di sesuaikan dengan kondisi di tiap wilayah, baik secara luring maupun daring.
Di daerah yang relatif kondusif, sekolah tetap melaksanakan pembelajaran tatap muka. Sebaliknya, di wilayah rawan atau dekat titik aksi, sekolah di arahkan melaksanakan pembelajaran daring, terutama untuk ujian formatif. “Ikhtiar ini memastikan anak-anak tetap belajar, namun tetap dalam pengawasan orang tua dan wali kelas. Pendidikan tidak boleh berhenti, tetapi juga tidak boleh mengorbankan keselamatan peserta didik,” jelasnya.
Khofifah menambahkan, seluruh SMA/SMK Negeri dan Swasta di Jatim tetap melaksanakan ujian sesuai agenda 1–4 September 2025. Model ujian bisa berbeda antar daerah, menyesuaikan kondisi di lapangan. Ia pun berpesan agar kepala cabang dinas selalu berkoordinasi dengan pimpinan daerah dan aparat keamanan. “Jika kabupaten/kota memutuskan pembelajaran daring di jenjang TK, SD, dan SMP, maka SMA/SMK juga harus menyesuaikan. Intinya, jangan sampai anak-anak kita terjebak risiko yang tidak perlu,” ujarnya.
Tugas Dinas ASN dan Non-ASN
Selain sektor pendidikan, Gubernur Khofifah juga menerbitkan Surat Edaran Nomor 11410 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Pelaksanaan Tugas Kedinasan ASN dan Non-ASN. Aturan ini berlaku 1–4 September 2025 sebagai langkah antisipasi keamanan. Dalam edaran tersebut, perangkat daerah esensial seperti Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Perhubungan, Satpol PP, BPBD, dan Bakesbangpol tetap 100% Work From Office (WFO). Sementara OPD lain di perkenankan menerapkan Flexible Working Arrangement (FWA) berupa kombinasi WFO, WFH, atau WFA sesuai kebutuhan pelayanan dan situasi keamanan.
“Pemerintah harus menjadi teladan menjaga stabilitas sekaligus memastikan layanan publik tetap berjalan. Layanan esensial tidak boleh berhenti, sementara perangkat daerah lain dapat mengatur sistem kerja lebih fleksibel demi menjaga keselamatan pegawai,” jelasnya.
Mantan Menteri Sosial RI itu juga mengajak masyarakat Jawa Timur untuk menjaga suasana kondusif. Ia menekankan pentingnya nilai persaudaraan dan kekeluargaan agar masyarakat tidak mudah terprovokasi. “Perbedaan pendapat wajar dalam demokrasi, tetapi harus di salurkan melalui jalur yang santun dan bermartabat. Jangan sampai ada peserta didik yang justru ikut dalam aksi anarkis karena konsekuensinya bisa merugikan masa depan mereka,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Dispendik Jatim, Aries Agung Paewai, menegaskan pihaknya sudah menindaklanjuti melalui Nota Dinas Nomor 800/5171/101.1/2025. Rakor terbatas dengan 24 kepala cabang dinas serta Ketua MKKS SMA/SMK telah di gelar pada Minggu (31/8).
Aries merinci, di Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik, ujian formatif di laksanakan daring dengan pengawasan wali kelas dan orang tua. Di Malang, beberapa sekolah di sekitar Tugu dan kompleks DPRD menggelar ujian daring karena potensi aksi, sementara sekolah lain tetap luring dengan pengawasan ketat.
“Kami berharap kepala sekolah, guru, dan wali kelas sungguh-sungguh mengawasi agar siswa tidak keluar sekolah di jam pelajaran. Orang tua juga kami minta terus mengingatkan putra-putrinya agar tidak terlibat aksi yang berpotensi merugikan masa depan mereka,” tegas Aries. (r6)
