Klarifikasi Kasus Papua, Massa Front Nas Gelar Aksi di Grahadi dan Geruduk Kantor KontraS

Surabaya,(DOC) – Sejumlah Organisasi Masyarakat (Ormas) yang tergabung dalam Front Nasional Anti Separatisme (Front-NAS) menggelar aksi unjuk rasa di depan Grahadi Surabaya.

Aksi mereka ini untuk memberikan dukungan kepada aparat keamanan agar dengan tegas menindak separatis yang ada di Papua.

“Ini bentuk dukungan kepada aparat untuk menindak para separatisme di Papua yang telah melakukan pembataian terhadap warga Indonesia,” ungkap Basuki Rahmat coordinator aksi, Kamis(6/12/2018).

Selain itu, Front-NAS juga menuntut Polrestabes kota Surabaya untuk memberantas sejumlah provokatro yang telah menjadi pendamping aksi Mahasiswa Papua saat menggelar aksi unjukrasa peringatan HUT West Papua di Surabaya, 1 Desember lalu.

“Aksi ini untuk support aparat demi keutuhan NKRI,” imbuh Basuki.

Dalam aksi Front-Nas, bendera Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) sempat di bakar di depan gedung Negara Grahadi, usai mereka berorasi dan membentangkan spanduk.

Tak lama kemudian, Ormas Frant-Nas melanjutkan aksinya ke Kantor Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) di Jalan Lesti, Darmo, Wonokromo Surabaya, yang tiba sekitar pukul 11.30 Wib, Kamis(6/12/2018).

Sejumlah anggota kepolisian dari Polrestabes kota Surabaya dan Polsek Wonokromo sudah melakukan penjagaan di kantor Kontras, saat para peserta aksi demontrasi Front-Nas tiba.

Beberapa perwakilan Ormas Front-Nas diterima berdialog dengan Fatul Khoir selaku Badan Kordinator Kontras, Andi Irfan Ketua Federasi Kontras dan Andri Irianto Anggota Federasi Kontras.

Pada dialog tersebut, Bahrudin Muhdar, salah satu Koorlap Front Nas, menyatakan, bahwa pihaknya menginginkan klarifikasi pada Kontras yang cenderung membela gerakan AMP.

“Kami ingin minta jawaban kenapa kontras membantu AMP,” katanya Bahrudin disela dialog.

Sementara itu, Sekjen Kontras Surabaya, Andi Irfan menyatakan, jika sikap KontraS Surabaya bukanlah terkait referendum Papua merdeka.

“Itu hak politik mereka yang harus dilakukan sesuai koridor hukum yang ada,” katanya di Kantor KontraS Surabaya.

Bagi Andi, yang selama ini dilakukan KontraS Surabaya adalah memerangi tindakan persekusi yang dilakukan publik. “Terlebih lagi bagi mereka yang dipersekusi ketika memperjuangkan hak-hak politik mereka. Kan tidak boleh begitu,” tegasnya.

Lebih lanjut, Ia berharap agar pemerintah saat ini memiliki skema khusus untuk menyelesaikan tindak kekerasan yang terjadi di Papua. KontraS menilai, apa yang terjadi di Papua sudah sangat kronis.

“Hampir setiap hari itu terjadi tindak kekerasan di Papua. Presiden Jokowi dan jajaran harus punya skema khusus untuk menanggulangi hal itu,” pungkasnya.(hadi/r7)