Surabaya,(DOC) – Sistem pelayanan masyarakat masih menuai kritik dari Komisi A DPRD kota Surabaya. Khususnya untuk perangkat kampung hingga di level RT yang harus jemput bola.
Hal ini di ungkapkan oleh Ketua Komisi A, PertiwiAyu Krishna, Sabtu(17/6/2023).
“Ketua RT harus lebih peka mana saja warganya yang belum miliki KTP. Di datangi dan bantu untuk membuat data Adminduk (administrasi kependudukan) seperti KTP atau lainnya,” ujar Ayu.
Ia menjelaskan, Ketua RT harus mendata warganya dengan baik dan benar. Termasuk data kelahiran, pendidikan, kesehatan, dan kemiskinan yang semuanya harus jelas.
Menurut politisi Partai Golkar ini, memang tidak semua camat dan lurah yang menjadi koordinator para Ketua RW/RT, kinerjanya sudah maksimal. Tapi sudah banyak yang bekerja melayani sesuai arahan Wali kota Eri Cahyadi.
“Kita tidak men judge, mana saja Camat, Lurah, RW dan RT yang tidak maksimal kinerjanya. Namun, fakta di lapangan masih saja ada masalah soal administrasi kependudukan di Surabaya,” terangnya.
Ayu kembali mengatakan, Wali Kota Eri Cahyadi selalu menggaungkan jargon pelayanan masyarkat harus prima. Hal itu bisa di artikan bahwa setiap masyarakat harus di layani dengan baik.
“Nggak mungkin, Wali Kota punya program yang tidak baik untuk warganya, betul kan. Tinggal bagaimana pelaksanaan di bawahnya, seperti Camat, Lurah, RW dan Ketua RT nya,” pungkas Ayu.(r7)