Surabaya,(DOC) – Kasus dugaan keracunan massal yang menimpa sejumlah siswa sekolah di Surabaya memicu perhatian serius DPRD Kota Surabaya. DPRD menilai insiden tersebut bisa memicu trauma pada siswa sekaligus menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Ketua DPRD Kota Surabaya, Syaifuddin Zuhri, meminta Pemerintah Kota Surabaya segera mengevaluasi sistem distribusi dan pengawasan makanan dalam program MBG.
Menurutnya, program yang bertujuan meningkatkan gizi anak itu harus mengutamakan keselamatan dan standar higienitas makanan.
DPRD Kritik Sistem Pengawasan MBG
Syaifuddin menilai sekolah masih memakai cara sederhana saat memeriksa makanan MBG. Guru biasanya hanya melihat kondisi fisik makanan dan mencium aromanya sebelum membagikannya kepada siswa.
Padahal, menurutnya, makanan yang terlihat baik belum tentu aman dari kontaminasi berbahaya.
“PR besarnya adalah apakah makanan yang tidak bau itu sudah pasti bebas racun? Standar higienis harus ditingkatkan. Kita membutuhkan standarisasi kontrol yang jelas agar kejadian serupa tidak terulang,” ujarnya, Senin (11/5/2026).
Komisi D Bakal Sidak Dapur Penyedia MBG
Selain menyoroti pengawasan di sekolah, DPRD juga memberi perhatian pada dapur penyedia makanan atau Satuan Pelayanan Bergizi (SPBG) yang memasok program MBG.
Syaifuddin mengatakan Komisi D DPRD akan berkoordinasi dengan dinas terkait sekaligus menggelar inspeksi mendadak (sidak) ke dapur-dapur penyedia makanan.
Jika menemukan indikasi kuat sumber keracunan MBG berasal dari vendor tertentu, DPRD meminta pemasok tersebut menghentikan sementara operasionalnya untuk menjalani pemeriksaan lanjutan.
“Program ini jangan sampai berubah menjadi momok menakutkan bagi orang tua maupun anak-anak. Surabaya adalah Kota Layak Anak, sehingga keselamatan mereka harus menjadi prioritas utama,” tegasnya.
DPRD Minta UKS dan Trauma Healing Diperkuat
DPRD juga meminta Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan mengaktifkan kembali fungsi Unit Kesehatan Sekolah (UKS) secara maksimal.
Menurut Syaifuddin, UKS harus menjadi garda terdepan dalam penanganan darurat saat muncul gangguan kesehatan di lingkungan sekolah, terutama bagi sekolah yang jauh dari rumah sakit.
Selain itu, DPRD meminta pemerintah memberikan edukasi dan trauma healing kepada siswa pasca-insiden dugaan keracunan MBG.
Langkah tersebut dinilai penting agar anak-anak kembali merasa aman dan nyaman saat mengonsumsi makanan bergizi di sekolah.(r7)
