KPK Tambah Tersangka Dugaan Kasus Suap Yang Menimpa Anggota DPRD Kota Malang

Ilustrasi gedung KPK.

Jakarta,(DOC) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menambah jumlah tersangka dugaan kasus suap dalam memuluskan pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Pemkot Malang tahun anggaran 2015.

Sebelumnya lembaga anti rasuah tersebut telah menetapkan tersangka kepada 22 orang anggota DPRD, Wali kota dan Kepala Dinas PUPR Kota Malang, dan kini jumlahnya bertambah menjadi 41 orang.

“Sudah 41 jadi tersangka, sebelumnya pada tahap pertama KPK menetapkan 2 orang yakni Walikota dan Kepala dinas PUPR, disusul tahap kedua ada 19 anggota DPRD Malang, jadi kini 22 orang anggota DPRD  yang jadi tersangka,” ungkap Wakil Ketua KPK, Basaria Pandjaitan, Senin(3/9/2018).

Basaria juga menyebutkan total anggota DPRD kota Malang sendiri ada 45 orang, namun baru 41 orang yang menjadi tersangka. Ia menjelaskan terhadap 4 orang lainnya, yang belum ditetapkan sebagai tersangka, karena memang belum ada kecukupan bukti.

“Iya, ada 4 anggota DPRD belum jadi tersangka karena memang belum ada dua alat bukti, dan juga mereka lagi sakit,” paparnya.

Sebelumnya, KPK Kembali menetapkan 22 Anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka. Penetapan tersangka ini buntut dari pengembangan kasus suap memuluskan pembahasan APBD-P Pemkot Malang Tahun Anggaran 2015, yang melibatkan mantan Wali Kota Malang, Mochammad Anton.

KPK menduga, Anton memberi hadiah atau janji, terkait dengan pembahasan APBD-P Pemkot Malang tahun anggaran 2015.

“Hadiah atau janji tersebut diberikan karena berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya atau untuk menggerakkan agar tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, kepada anggota DPRD kota Malang periode 2014 – 2019,” jelasnya.

Menurut Basaria, 22 tersangka anggota DPRD Kota Malang diduga menerima pembagian fee masing-masing antara Rp 12,5 juta – Rp 50 juta, dari Moch Arif Wicaksono (MAW) periode 2013-2018 terkait pelaksanaan fungsi dan wewenang sebagai anggota DPRD Malang.

Sejumlah anggota DPRD yang menjadi tersangka antara lain berinisial, AI (PPP),  ITJ (Demokrat), CA (Golkar), MFI (Nasdem), BTO (PKS), EAI (Gerindra), EFA (PDIP), SFH (PPP), CAI (PKS), IGZ (Hanura), SHO (Gerindra), AFA (Hanura). SYD (Demokrat). RHO (Golkar). TPW (Gerindra), HPO (PAN), HSO (PDIP). DY (PDIP), SG (PKS), AH (PDIP), MTO (PKB), dan TMY (PDIP).

Atas perbuatannya tersebut,  para anggota DPRD Kota Malang periode 2014-2019 tersebut dianggap melanggar pasal 12 huruf a atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana dan pasal 12 huruf B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. (ut/yun/jpn/wat)