Surabaya,(DOC) – Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko, akhirnya angkat bicara untuk meluruskan polemik yang sedang hangat. Ia menyoroti sengketa lahan antara Kakek Wawan Syarwhani dengan PT Pelindo yang belakangan menyeret nama program nasional.
Politisi Gerindra yang akrab dengan sapaan Cak Yebe ini menegaskan bahwa persoalan tersebut murni merupakan sengketa hukum lahan. Oleh karena itu, ia meminta semua pihak agar tidak menyeret masalah ini ke ranah politis, terutama mengaitkannya dengan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Mekanisme Ketat Dapur SPPG
Cak Yebe menjelaskan bahwa pendirian dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) memiliki mekanisme dan regulasi yang sangat ketat dari Badan Gizi Nasional (BGN). Dengan demikian, ia menepis anggapan bahwa program pemerintah pusat tersebut menjadi alasan di balik perampasan hak warga.
“Kita harus meluruskan hal ini, karena dapur SPPG memiliki mekanisme yang jelas. Badan Gizi Nasional tidak mungkin menunjuk vendor tertentu tanpa mengikuti prosedur. Jadi, sengketa lahan tersebut tidak memiliki keterkaitan dengan program MBG,” ujar Cak Yebe saat kami temui di Surabaya, Senin(26/1/2026).
Selain itu, ia menambahkan bahwa hukum tidak akan membenarkan tindakan apa pun jika terbukti mengandung unsur melawan hukum dalam prosesnya.
Dampak Positif MBG bagi Warga Surabaya
Alih-alih terjebak dalam polemik sengketa lahan, Cak Yebe justru mengajak publik untuk melihat gambaran besar dari manfaat program MBG. Ia mengutip arahan Presiden Prabowo Subianto yang menyebutkan bahwa saat ini pemerintah menyalurkan sekitar 55 juta paket makanan setiap hari untuk anak sekolah di seluruh Indonesia.
Khusus untuk skala Surabaya, Cak Yebe memaparkan potensi ekonomi yang luar biasa jika program ini berjalan optimal:
- Target Ideal: Tersedia 177 unit dapur SPPG di seluruh wilayah.
- Realisasi Saat Ini: Baru mencapai angka 15 persen dari target.
- Potensi Lapangan Kerja: Mampu menyerap sekitar 8.300 tenaga kerja lokal.
Tantangan Lahan dan Peran UMKM
Selanjutnya, Cak Yebe mendorong pelaku UMKM Surabaya yang memiliki kompetensi untuk ikut berpartisipasi sebagai vendor. Namun, ia juga mengakui bahwa keterbatasan lahan menjadi kendala utama di kota metropolitan seperti Surabaya.
“Oleh karena itu, Surabaya membutuhkan kebijakan khusus atau diskresi dari pemerintah pusat terkait teknis luasan lahan. Hal ini sangat penting agar target nasional tetap tercapai meskipun kondisi kota sangat padat,” jelasnya lebih lanjut.
Sebagai penutup, Cak Yebe memastikan bahwa DPRD Surabaya akan selalu membuka pintu bagi warga yang merasa mendapatkan perlakuan tidak adil.
“Komisi A siap menerima laporan masyarakat melalui saluran yang resmi. Kami berkomitmen untuk memfasilitasi penyelesaian masalah secara proporsional dan adil,” pungkasnya.(r7)
