D-ONENEWS.COM

Mendekati Pengesahan AKD, Pemilihan Ketua Komisi di DPRD Jatim Memanas

Foto: Ahmad Hadinuddin

Surabaya (DOC)-Mendekati pengesahan Alat Kelengkapan Dewan (AKP) yang dijadwalkan 23 September 2019, pemilihan ketua komisi di DPRD Jatim semakin memanas. Seperti ketua komisi E yang sudah menjadi langganan Fraksi Demokrat kini direbut Fraksi PDIP. Begitu pula Fraksi PKB kini lebih memilih ketua komisi B yang dulunya milik Fraksi Gerindra.
Ketua Fraksi PDIP Sri Untari mengatakan, dipilihnya ketua komisi E karena untuk mendukung program Presiden Jokowi dalam peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM). Pasalnya, komisi ini membidangi kesejahteraan rakyat (kesra). Begitupula FKB yang memilih ketua komisi B karena alasan ingin dekat dengan dunia pertanian. Seperti upah petani sangat mengenaskan dan hasil pertanian yang tidak menentu.Juga nasib petani garam yang masih terombang-ambing.
“Seiring dengan program Pak Jokowi, kami diintruksikan untuk ambil ketua komisi E,” kata Sri Untari yang juga sekretaris DPD PDIP Jatim.
Demikian pula FPKB. Mengaku memilih ketua komisi B dengan alasan sudah menjadi intruksi partai. “Di sini (komisi B) kami akan memperjuangkan nasib petani Jatim yang kondisinya semakin terpuruk,” kata Ketua FPKB Anik Maslacha.
Bagaimana dengan Fraksi Gerindra, Fraksi Demokrat dan Fraksi Golkar? Menurut Ketua Fraksi Gerindra Ahmad Hadinuddin, pihaknya akan membuka komunikasi dengan partai lain. Namun dari sejumlah berita di media, kini hanya tinggal tiga komisi yang diperebutkan, yaitu komisi A, C dan D. “Kami masih menunggu komunikasi dengan partai lain. Kalau mendapat kesempatan saya memilih komisi C atau D,” katanya.
Demikian halnya Fraksi Demokrat, juga menunggu hasil komunikasi dengan partai lain. Ketua Fraksi Demokrat Sri Subiati mengatakan pihaknya akan menerima semua hasil kesepakatan bersama. Yang penting antara pimpinan dewan dan ketua komisi lainnya berjalan linier.
“Yang pasti sejak awal kita mendukung penuh program Gubernur dan Wagub Jatim terkait Nawa Bhakti Satya,” tegas Anti, panggilan akrab Sri Subianti
Sementara itu, Fraksi Golkar sudah menjadi langganan di posisi ketua komisi A. Namun demikian dalam beberapa kali kesempatan Ketua Fraksi Golkar Sahat Tua Simanjuntak mengatakan bahwa untuk jatah komisi sebaiknya dibicarakan dengan semua fraksi dalam forum rapat di dewan. Tidak perlu saling berebut memilih komisi yang dianggapnya paling baik atau paling pro rakyat. Misalnya komisi E yang membidangi kesra.
“Jangan sampai ada anggapan kalau tidak di komisi E terus tidak dekat dengan rakyat, sehingga khawatir pileg berikutnya tidak dipilih lagi,” kata politikus Partai Golkar yang juga menjabat Wakil Ketua DPRD Jatim ini. (jipin)

Loading...

baca juga