D-ONENEWS.COM

Pimpinan Definitif DPRD Jatim Ditetapkan, Kusnadi Ketua

Foto: Kusnadi

Surabaya (DOC)- Setelah sempat tertunda, akhirnya pimpinan definitif DPRD Jatim masa jabatan 2019-2024 ditetapkan. Penetapan dilakukan melalui rapat paripurna yang digelar di Gedung PRD Jatim Jl. Indrapura Surabaya, Senin (16/9/2019).

Dengan penetapan tersebut, Kusnadi yang sebelumnya menjabat Ketua DPRD Jatim sementara, secara definitif resmi menjabat Ketua DPRD Jatim. Kusnadi dipilih setelah sebelumnnya DPP PDIP mengeluarkan surat yang isinya menunjuk Wakil Ketua DPD PDIP Jatim tetsebut sebagai Ketua DPRD Jatim periode 2019-2024.

Fraksi PDI Perjuangan dapat jatah kursi ketua dewan lantaran memiliki kursi terbanyak. Dari 120 kursi di DPRD Jatim, Fraksi PDIP mendapat 27 kursi.

Selain Kusnadi, rapat paripurna juga menetapkan empat orang sebagai Wakil Ketua DPRD Jatim. Mereka adalah Abdul Halim Iskandar dari Fraksi PKB, Anwar Sadad dari Fraksi Gerindra, Achmad Iskandar dari Fraksi Demokrat dan Sahat Tua Simanjuntak dari Fraksi Golkar.

Rapat paripurna yang dihadiri Wagub Jatim Emil Elestianto Dardak itu diikuti 93 anggota dewan dari total 120 anggota dewan yang ada.

Kusnadi ketika ditemui awak media usai rapat paripurna mengatakan, kini pihaknya menunggu SK pengesahan dari Menteri Dalam Negeri. Setelah SK turun, kemudian dilakukan rapat paripurna penetapan sekaligus pengambilan sumpah janji pimpinan DPRD Jatim masa jabatan 2019-2024. “Rencana awal, rapat paripurna akan digelar 20 September 2019. Namun karena jatuh hari Jumat yang dianggap hari kemrungsung, akhirnya disepakati diundur 23 September 2019,” jelas Kusnadi.

Saat ini, lanjut Kusnadi, pihaknya masih sibuk menyusun draft Tatib yang rencananya juga akan disahkan lewat rapat. paripurna pada 23 September 2019.

“Jadi, setelah pagi dilakukan penetapan sekaligus pengambilan sumpah janji pimpinan dewan definitif, siangnya dilakukan paripurna pengesahan Tatib. Sebab, pengesahan Tatib harus diteken pimpinan dewan yang definitif,” terang Kusnadi.

Berikutnya, sambung Kusnadi, hari itu juga akan dilakukan pembahasan Alat Kelengkapan Dewan (AKD). Jika AKD sudah terbentuk dan disahkan, maka anggota dewan akan bisa menjalankan pekerjaan sesuai tugas dan fungsinya sebagai wakil rakyat. (jipin)

Loading...

baca juga