D-ONENEWS.COM

Potensi Kebocoran Parkir Kendaraan Masih Besar, Komisi B Sarankan Ini

Surabaya,(DOC) – Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya setiap tahun, salah satunya juga mengandalkan dari retribusi dan pajak Parkir kendaraan.

Namun besaran potensi PAD parkir yang di setorkan pertahun ke pemerintah kota, di nilai Komisi B DPRD kota Surabaya masih belum maksimal.

Menurut Mahfudz Sekretaris Komisi B DPRD kota Surabaya, retibusi parkir kendaraan selama ini di pungut oleh Dinas Perhubungan Kota Surabaya. Sementara untuk pajak parkir, di pungut oleh Dinas Pendapatan.

Jika pengawasan di perketat, kata Mahfudz, maka potensi PAD parkir kendaraan akan banyak menuai potensi kebocoran.

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini, melihat pengawasan Pemkot Surabaya atas potensi yang di gali dari PAD parkir kendaraan masih kurang maksimal. Hal ini bisa di buktikan dengan mencermati langsung praktik di lapangan. “Dinas Pendapatan ini tidak maksimal dalam menggali potensi PAD dari sektor pajak parkir kendaraan. Terlebih untuk parkir gedung yang di hitung sendiri oleh pihak pengelola gedung,” tandas Mahfudz, Rabu(29/06/2022).

Mahfudz membeberkan, parkir valey di pertokoan dan gedung-gedung lainnya. Tarif parkir kendaraan sekali masuk ada yang sampai mencapai Rp 100 ribu. Sedangkan Pemkot Surabaya tak bisa menghitung berapa jumlah kendaraan yang parkir valey perharinya dalam satu gedung.

“Bayangkan kalau banyak gedung. Dinas Pendapatan tak akan bisa memonitor pajak parkirnya,” sambung Mahfudz.

Ia menyarankan petugas Dinas Pendapatan rajin turun mengecek lokasi persil yang berpotensi terjadinya kebocoran dari pajak parkir kendaraan.

“Kalau tidak mau capek-capek turun mengecek dan cuma percaya laporan pengelola gedung, ya sudah. Selesai. Potensi kebocoran akan semakin besar,” katanya.

Untuk retibusi parkir, sambung Mahfudz, potensi manipulasinya juga di anggap cukup besar.

Ia menjelaskan, hasil pantaun di lapangan, bahwa ia sering menemukan fakta yang tidak sesuai dengan pelaksanaanya. Hal ini akibat kurangnya pengawasan dari Dinas Perhubungan Kota Surabaya.

“Saya sendiri sering menjumpai parkir pinggir jalan yang tak pakai karcis. Padahal itu lahan parkir yang di kelola Dinas Perhubungan,”terang Mahfudz.

“Ini sistem yang tidak jalan sehingga memberi peluang bagi Jukir (juru parkir) nakal. Dulu, 2(dua) tahun lalu saya mengusulkan ke Pemkot Surabaya untuk membuat one gate system untuk meminimalisir kebocoran PAD parkir,” tambahnya.

Ia mengungkapkan besarnya pengaruh APBD Kota Surabaya terhadap kebocoran perolehan PAD dari sektor pajak parkir dan retribusi parkir kendaraan.

“Pengaruh kebocoran PAD parkir sangat besar. Antisipasinya pakai sistem berbasis digital untuk pelaporan. Jadi setiap transaksi bisa langsung terpotong dan masuk ke kas daerah. Ini juga sekaligus mengantisipasi banyaknya kasus tunggakan pajak parkir. Kenapa banyak kasus, karena sistemnya tidak bisa langsung otomatis terpotong,” pungkasnya.(r7)

Loading...

baca juga