Surabaya, (DOC) – Penataan kawasan Genteng, Kenari, dan Simpang Dukuh dari kepungan Pedagang Kaki Lima (PKL) trotoar mulai menemui titik terang. Komisi B DPRD Surabaya mengusulkan pembangunan Sentra Wisata Kuliner (SWK) baru di atas lahan aset Pemkot sebagai solusi permanen bagi pedagang yang akan ditertibkan.
Usulan ini mencuat dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi B, Senin (8/6/2026). Usulan ini disampaikan, karena hingga saat ini Pemkot Surabaya dinilai belum memiliki solusi konkret, padahal rencana penertiban akan dilakukan dalam waktu dekat.
“Kami masih menunggu solusi dari pemerintah kota. PKL di trotoar memang melanggar aturan, tapi kita wajib beri mereka kepastian lokasi usaha yang baru sebelum ditata,” ujar Ketua Komisi B DPRD Surabaya, M. Faridz Afif.
Faridz menjelaskan, pendekatan untuk PKL trotoar harus merujuk pada suksesnya penataan pasar tumpah. Sesuai kesepakatan tertulis tanggal 28 April 2026 lalu, pedagang baru wajib masuk dan bersih dari jalanan setelah fasilitas pasar hasil revitalisasi siap digunakan. Konsep serupa diharapkan bisa diterapkan pada PKL Genteng melalui penyediaan SWK baru.
“Kalau pasar belum siap, beri waktu dulu pedagang untuk tetap berjualan. Tetapi ketika pasar sudah direvitalisasi dan siap digunakan, maka seluruh pedagang wajib masuk dan tidak lagi berjualan di pinggir jalan,” kata Faridz.
Faridz juga menegaskan bahwa dalam penertiban PKL harus dilakukan secara konsisten dan tidak diskriminatif. Menurutnya, jika Pemkot Surabaya memutuskan menertibkan pelanggaran yang terjadi di ruang publik, maka seluruh pihak yang melanggar harus diperlakukan sama tanpa pandang bulu.
“Kalau memang semuanya yang melanggar ditertibkan, ya semuanya ditertibkan. Jangan ada tebang pilih. Kalau satu ditertibkan, yang lain juga harus ditertibkan,” tandasnya.
