Surabaya, (DOC) – Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjung Perak merefleksi kinerja hingga akhir tahun 2023 dengan capaian kenaikan pendapatan yang signifikan sampai 153 persen.
Kantor Imigrasi Kelas ! TPI Tanjung Perak merupakan satuan kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan keimigrasian dan penegakan hukum keimigrasian di lingkungan Kantor Wilayah Kementenan Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur.
Jelang tutup tahun 2023, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Imigrasi Tanjung Perak mencapai angka Rp 54,5 Milyar.
Pemasukan tertinggi berasal dan layanan penerbitan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia (Paspor) yang menyentuh hampir Rp 47 Milyar.
Jumlah ini meningkat hingga 3.296 dibandingkan dengan perolehan tahun 2022 “Perolehan ini telah melampaui target yaitu sebesar 1534 (target PNBP tahun 2023 sebesar Rp. 21.496 600.000)”, ujar Kepala Kantor imigrasi Kelas I TPI Tanjung Perak, Verico Sandi, dalam keterangan pers nya, Kamis(21/12/2023).
Sedangkan dalam pelaksanaan kegiatan berbasis anggaran, Imigrasi Tanjung Perak juga mampu merealisasikan anggaran hingga mencapai 97,7244 dan total anggaran sejumlah Rp 14 322 481 000.
“Pengurusan dokumen dari warga di empat Kabupaten/Kota dan Bawean yang hendak melakukan perjalan Umroh, Haji dan Wisata,” tambahnya.
Demikian halnya dengan pelayanan keimigrasian, pelayanan permohonan paspor bagi Warga Negara Indonesia yang mampu mencapai 118 223 permohonan, sedangkan penerbitan izin tinggal bagi Warga Negara Asing mencapai 3 405 permohonan yang meliputi Izin Tinggal Kunjungan (ITK) sebanyak 1.027 permohonan, Izin Tinggal Terbatas (ITAS) sebanyak 2 041 Izin Tinggal Tetap (ITAP) sebanyak 337 permohonan.
Verico menambahkan, berdasarkan tujuan kedatangan ke Indonesia paling banyak dalam rangka bekerja sebagai Tenaga Kerja Ahli diikuti dengan penyatuan keluarga.
Untuk perlintasan orang melalui Tempat Pemeriksaan Laut Pelabuhan Tanjung Perak tercatat 29 815 orang memasuki wilayah Indonesia dan 42.408 orang meninggalkan wilayah Indonesia.
Faktornya karena aturan baru yakni Kemenkumham nomor 22 tahun 2023 tentang visa dan izin tinggal. Diaturan itu ada pemberian Golden Visa untuk WNA dengan masa 5-10 tahun. “Syaratnya bersedia berinvestasi minimal Rp 10 miliar. Di tahun ini ada satu investor cat yang mengambilnya,” jelasnya.
Dalam peningkatan pelayanan yang di atur Kemenkumham, juga ada visa multiple selama 5 tahunan, untuk WNA yang hendak melakukan bisnis dan wisata.
“Kelebihannya dengan Visa Multiple ini, WNA bisa izin keluar ke Indonesia dan masuk kembali selama 60 hari. Begitu juga dengan Visa seni dan khusus atlet yang sudah diterbitkan oleh Imigrasi. Keduanya telah di manfaatkan pada saat konser Coldplay dan Piala Dunia U-17,” ucapnya.
Dalam hal penegakan hukum keimigrasian, Kantor Imigrasi Kelas | TPI Tanjung Perak telah memberikan Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) berupa deportasi kepada 21 warga negara asing (WNA) dan pengenaan biaya beban bagi 1 penanggung jawab yang melanggar peraturan keimigrasian.
Pelanggaran paling banyak ditemukan adalah melebihi masa izin tinggal (overstay).
“Dari 21 orang yang telah kami deportasi, 15 diantaranya overstay. 6 lainnya karena tidak mematuhi peraturan perundang-undangan dan mengganggu ketertiban umum. Hasil ini merupakan kerja keras petugas imigrasi dan juga kerja sama antar instansi yang tergabung dalam Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA)” tuturnya.
Verico menambahkan bahwa Imigrasi Tanjung Perak telah melaksanakan 7 Rapat Koordinasi TIMPORA dan 4 operasi gabungan sebagai bentuk tindakan nyata pengawasan keimigrasian di wilayah kerja Imigrasi Tanjung Perak. Imigrasi Tanjung Perak juga terus konsisten dalam mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi melalui inovasi-inovasi yang terus dilakukan guna memberikan kemudahai mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.
“Layanan Pengurusan Paspor akan ada penambahan di beberapa titik. Salah satunya ULP Ikon Mall di Gresik untuk menyambut Tenaga Kerja Asing yang nanti akan bekerja di Smelter Freeport Gresik,” pungkasnya. (ang)