Surabaya,(DOC) – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menjadi rujukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo dalam pengelolaan anggaran serta optimalisasi pajak daerah. Hal itu terungkap dalam kunjungan kerja Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo, Fenny Apridawati, bersama jajaran ke Ruang Sidang Wali Kota Surabaya, Kamis (8/1/2026).
Rombongan di terima langsung oleh Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, yang memaparkan berbagai kebijakan strategis, mulai dari perencanaan anggaran berbasis data hingga digitalisasi pendapatan daerah.
Dalam paparannya, Wali Kota Eri menegaskan bahwa penyusunan kebijakan pemerintah tidak boleh di landasi asumsi, melainkan harus bertumpu pada data yang akurat, terintegrasi, dan tervalidasi hingga tingkat lapangan.
“Pemerintah tidak boleh bekerja berdasarkan asumsi. Data adalah kunci. Kita harus tahu secara pasti jumlah rumah di setiap kampung, kepala keluarga, jiwa, siapa yang usia produktif tapi tidak bekerja, dan siapa yang usia sekolah tetapi tidak sekolah,” ujar Eri.
Ia menjelaskan, Pemkot Surabaya mendorong pemanfaatan DTSEN (Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional) yang di sandingkan dengan data Badan Pusat Statistik (BPS). Setiap ketidaksesuaian data, kata dia, wajib di telusuri langsung ke lapangan agar kebijakan yang di hasilkan benar-benar tepat sasaran.
Dalam pengelolaan keuangan daerah, Eri menekankan bahwa penyerapan anggaran bukanlah ukuran keberhasilan. Yang menjadi tolok ukur utama adalah output dan outcome yang di rasakan masyarakat.
“Setiap OPD harus menyesuaikan program dengan kemampuan pendapatan daerah per triwulan. Tim anggaran di beri kewenangan penuh untuk menggeser atau menunda kegiatan demi menjaga prioritas pembangunan dan stabilitas fiskal,” tegasnya.
Pemkot Surabaya juga melakukan inovasi pengadaan barang dan jasa melalui kontrak payung serta lelang per item. Skema ini di nilai mampu menekan harga, meningkatkan transparansi, serta meminimalkan potensi penyimpangan.
“Dengan cara ini, efisiensi bisa di capai dan anggaran yang di hemat dapat di alihkan langsung untuk kepentingan masyarakat,” jelasnya.
Sektor Pendapatan
Di sektor pendapatan, Eri memaparkan keberhasilan digitalisasi pajak daerah, khususnya pajak restoran dan hotel. Seluruh transaksi kini tercatat secara digital dan terkoneksi langsung dengan server Pemkot Surabaya.
“Potensi pajak bisa mencapai sekitar Rp109 miliar. Sebelumnya hanya sekitar Rp70 miliar. Ini bukan sekadar tapping box, tapi sistem digital penuh yang mencatat transaksi secara real time,” paparnya.
Mulai 2026, sistem tersebut akan di optimalkan sepenuhnya dengan server dan aplikasi yang di kelola sendiri oleh Pemkot Surabaya. Meski investasi server hampir Rp1 miliar, manfaatnya di nilai jauh lebih besar karena dalam tiga bulan terakhir penerimaan pajak meningkat hampir Rp100 miliar.
“Pemerintah hidup dari pajak. Sistem ini bukan alat penindakan, melainkan bukti kejujuran dan kepercayaan antara pemerintah dan pengusaha,” tegas Eri.
Digitalisasi juga di terapkan pada sektor parkir. Mulai 2026, seluruh titik parkir di arahkan menggunakan sistem non-tunai tanpa meniadakan opsi pembayaran tunai. Pemkot Surabaya bekerja sama dengan Bank Jatim untuk menyiapkan gate system dan alat pencatat parkir digital.
Pendapatan Riil
Melalui sistem tersebut, pemerintah dapat mengetahui pendapatan riil juru parkir setiap bulan. Jika penghasilannya masih di bawah UMR, intervensi di lakukan melalui program pemberdayaan keluarga.
“PAD harus jelas manfaatnya, untuk menekan kemiskinan, pengangguran, stunting, meningkatkan IPM, dan mendorong pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.
Sementara itu, Sekda Kabupaten Sidoarjo Fenny Apridawati menyampaikan bahwa kunjungan tersebut merupakan amanat langsung dari Bupati Sidoarjo.
Ia mengungkapkan, Pemkab Sidoarjo ingin mempelajari pengelolaan manajemen proyek dan logistik di Surabaya, khususnya agar tidak terjadi tumpang tindih tanggung jawab antar OPD serta memastikan ketepatan standar harga dan waktu pengerjaan.
“Kami melihat efisiensi yang luar biasa di Surabaya. Satu ASN bisa mengampu beban kerja yang tinggi dengan sistem yang jelas dan tegas,” katanya.
Fenny menambahkan, Pemkab Sidoarjo telah menyusun rencana aksi 2026 dan berharap kunjungan ini dapat memperkaya kebijakan serta menumbuhkan budaya kerja disiplin dan bertanggung jawab di kalangan ASN.
“Kenyamanan bekerja harus di imbangi dengan tanggung jawab besar, seperti yang sudah di terapkan di Kota Surabaya,” pungkasnya. (r6)
