“Kami sudah koordinasi dengan Pemkot atas saran dari BPN, tapi belum ada jawaban. Kalau memang aset Pemkot, buktinya apa. Itu yang tidak pernah terjawab,” ujarnya. Warga berharap ada pertemuan lanjutan agar status lahan dapat di tegaskan secara jelas, apakah benar merupakan aset Pemkot atau tidak.
“Tanah itu milik Pemerintah Kota Surabaya. Sudah bersertifikat dengan Hak Pengelolaan (HPL) Nomor 1. Sertifikat adalah bukti terkuat kepemilikan,” tegas Hotlan, Sabtu (8/11/2025).
Warga menyampaikan keluhan langsung kepada Wakil Wali Kota Surabaya, Armuji (Cak Ji) dalam sesi mediasi pada Rabu (24/9/2025).
Dalam mediasi tersebut, Armuji, akrab di sapa Cak Ji mempertemukan pelapor Ami Sani dengan perwakilan PT Intiland, Bimantoro.
“Kami menerbitkan sertifikat berdasarkan akta jual beli dan Letter C yang menunjukkan hak milik adat. Jika dokumen tidak sah atau tidak lengkap, tentu tidak bisa kami proses,” jelas Kasi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Konflik Perkara BPN Lumajang
Jakarta,(DOC) – Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri telah menetapkan sembilan orang sebagai tersangka […]
Tidak Ada Pos Lagi.
Tidak ada laman yang di load.
