Dalam forum tersebut, salah satu aspirasi warga disampaikan melalui surat dari Haris Prasetyo, warga setempat dengan status lahan IPT atau yang dikenal sebagai “surat ijo”. Surat tersebut dibacakan dalam rapat sebagai bentuk penyampaian kegelisahan warga yang terdampak rencana pembangunan boezem.
“Warga zaman dulu itu tidak mengerti soal surat tanah. Yang mereka tahu hanya sertifikat. Akhirnya di keluarkan sewa sejak tahun 70-an,” terangnya.
“Surat Ijo keluar atas persetujuan kelurahan dan BKAD, tapi di lapangan lokasinya tak sesuai. Ini harus di bongkar,” ujarnya.
Tidak Ada Pos Lagi.
Tidak ada laman yang di load.
