Surabaya,(DOC) – Rapat Rapipurna DPRD Surabaya berlangsung menghangat, saat Sekretaris Fraksi Demokrat Nasdem DPRD Surabaya, Imam Syafii melakukan interupsi usai Walikota Surabaya Tri Rismaharini menyampaikan Jawaban atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap RAPBD Kota Tahun 2020.
Dalam interuspsinya, Imam mempertanyakan, adanya isu adanya pejabat yang memanfaatkan program pemerintah kota yangmenggunakan dana PBD untuk kepentingan kontestasi Pemilihan Walikota 2020.
“Ibu bisa tegaskan bahwa itu gak ada dan gak benar. Karena kemarin, Fraksi Golkar dan Fraksi Demokrat Nasdem mempertanyakan itu,” ujar mantan pimpinan media televisi lokal di Surabaya, Kamis (31/10/2019).
Anggota Komisi A ini mendukung keinginan Wali Kota risma menjadikan pejabat pemerintah kota yang berintegritas dan memiliki kapasitas. Namun, ia mengharapkan, tak ada rangkap jabatan pada organisasi perangkat daerah (OPD). “Dalam pandangan umum Fraski Demokrat Nasdem kemarin disampaikan. Karna saya yakin SDM di pemerintah kota banyak,” jelasnya.
Di akhir, imam menyoroti kabar soal mafia perizinan, mulai pembangunan Rumah Sakit Siloam, hingga pembangunan SPBU di Jalan Pemuda. Ia befrharap, walikota menjelaskan beberapa isu yang berkembang tersebut.
Menjawab pertanyaan politisi Nasdem tersebut, Wali Kota Tri Rismaharini menegaskan, bahwa kabar tersebut tidak benar. Ia menceritakan, bahwa dirinya menjadi PNS di lingkungan pemerintah kota Surabaya sejak tahun 1990-an. Untuk itu, ia mengetahui benar yanga da di lingkungan pemerintah kota. Saat menjadi PNS, dirinya bahkan sempat akan disingkirkan karena keteguhan sikapnya. “Saya seperti (dianggap) punya penyakit menular. Tapi saya tetap menjalaninya, meski sempat punya keinginan keluar dari PNS,” teranngnya.
Di hadapan kalangan dewan, Risma berharap, agar mereka tak percaya fitnah. Pasalnya, menurutnya, proses perizinan yang berlangsung di pemerintah kota beragsung secara on line. Apalagi, dalam proses lelangnya pun juga didampingi oleh aparat penegak hukum. “Kami punya tim, terdiri dari perguruan tinggi. Bahkan, ada LO dari kejaksaan. Tim itu lengkap. Betapa menyakitkan difitnah,” keluhnya
Risma menyampaikan, bahwa anggota keluarganya sering menjadi sasaran fitnah. Berkali-kali, putranya menjadi korban fitnah, mulai jadi pengguna narkoba, sampai menjadi makelar perizinan. “Semua proses lelang di OPD didampingi, mulai tenaga ahli sampai jekasaan tinggi,” sebutnya
Wali kota perempuan pertama di Surabaya ini menyampaikan, bahwa dirinya mendukung penegakkan hukum bila ada yang melanggar dalam proses lelang. Namun sebaliknya, jika hanya fitnah, ia berharap dampaknya kembali kepada pihak yang menyebarkan fitnah. “Fitnah itu menyakitkan. Saya berusaha mengatur kota ini, hingga ada sekolah gratis, kesehatan gratis, kemudian makanan tambahan kepada 35 ribu orang sebulan, pemeriksaan kesehatan untuk lansia gratis, dari asam urat, gula darah hingga kolesterol,” paparnya.
Risma menyatakan, bahwa dalam proses perizinan ada jangka waktunya. Menurutnya, jika ada pihak yang mengatasnamakan dirinya melalui line telpon, kemudian mempercayainya, betapa menyakitkan.
“Saya berdarah-darah membangun kota ini. Tangan saya sampai putus karena tersungkur. Bahkan saya juga pernah diturunkan di sini (gedung DPRD). Saya pikir kkenapa takut, karena jabatan bukan saya bawa. Nyawa saya besok, nanti sore bahkan satu jam lagi bahkan satu menit lagi,” katanya.
Walikota yang berkali-kali meraih penghargaan nasional dan internasional ini kembali menegaskan tak takut kehilangan jabatan. Ia mengaku, bila ingin kaya, itu bisa dilakukan pada dari dulu. Pasalnya, dulu saat orde baru, dirinya pernah menduduki di jabatan strategis yang menangani proyek APBN, APBd dan PDAM, hingga pinjaman. “Semua saya tangani. Tapi itu (kaya) tak terjadi,” ucapnya.
Ia mengatakan, dalam setiap menjalankan aktifitasnya tak semuanya menggunakan dana APBD. Ketika melakukan perjalanan dinas ke luar negeri, dirinya lebih banyak dibiayai oleh lembaga yang mengundangnya. Jika tidak, dirinya lebih memilih untuk tak akan pergi. “Menyakitkan itu difitnah, suatu saat panjenengan (anda) bisa merasakan kalau difitnah,” katanya.
Sementara itu, Ketua Fraksi Partai Golkar Arif Fatoni menyampaikan pandangannya. Saat itu, ia mengatakan bahwa selama sembilan tahun Risma menjabat sebagai Wali Kota Surabaya, masyarakat sangat mengapresiasi kinerjanya. Bahkan, ia mengatakan akan tercatat dalam tinta emas sejarah bagi Kota Surabaya. Namun begitu, karena tahun depan akan memasuki Pilwali, dia berharap komitmen Risma untuk menjaga APBD supaya tidak digunakan atau tidak menjadi jembatan bagi pertarungan kontestasi itu.
“Jadi, kami tidak mengkritik wali kota citra diri. Itu kliru. Karena masyarakat berhak mengetahui kinerja Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya serta kepala OPD yang dianggap berprestasi,” kata Anggota Komis A DPRD Surabaya ini.
Arif juga mensinyalir bahwa berdasarkan temuan di lapangan akhir-akhir ini, ada kecenderungan rilis-rilis yang dikirimkan kepada media hanya menyangkut salah satu kepala OPD. Oleh karena itu, karena dia mencintai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya, maka dia mengingatkan supaya tidak terjadi abuse of power di kemudian hari. “Kami mengingatkan mumpung ini belum terjadi agar tidak terjadi abuse of power. Makanya pantun kami itu bagi yang mau maju sebagai calon wali kota, itu bukan untuk wali kota dan wakil wali kota,” tegasnya.
Menurut Arif, hal ini perlu diklarifikasi karena sempat berbicara dengan mantan Kabag Humas Pemkot Surabaya M Fikser yang seolah-olah pandangan umum fraksi Partai Golkar mengkritisi pencitraan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya. Padahal, yang dikritisi adalah yang berniat mencalonkan diri menjadi pengganti Risma. “Yang berniat mencalonkan diri menjadi pengganti Bu Risma, jangan mengggunakan APBD sebagai jembatan citra diri,” kata dia.
Menanggapi pernyataan itu, Risma memastikan bahwa hal itu tidak ada dan tidak akan terjadi. Bahkan, ia meminta kepada Arif untuk mengecek langsung daftarnya di Humas Pemkot Surabaya. “Boleh dicek nanti daftarnya di Humas, siapa saja yang bicara. Lebih banyak apresiasi kepada kejaksaan dan kepolisian yang telah menyelamatkan aset pemkot tanpa mengeluarkan biaya sepeserpun,” kata Risma.
Risma mengaku kadang juga bingung menyikapi wartawan. Sebab, seringkali wartawan memintanya untuk bicara berbagai hal. Apabila tidak bicara atau tidak minta dinas, biasanya itu tidak dimuat. “Jadi jangan salah lho pak. Kemarinya itu Pak Fikser diminta bicara oleh KPK di Makasar. Anggaran Humas kami itu lebih kecil daripada Humas Makasar. Boleh dicek,” tegasnya.
Apalagi Risma mengaku sudah menanamkan kepada para stafnya dan kepala dinasnya bahwa apapun yang dilakukan di dunia, akan dipertanggungjawabkan di dunia dan akhirat. Bahkan, ia juga menjelaskan apabila ada pencalonan kepala dinas, biasanya tidak ada yang mendaftarkan diri, sehingga dia langsung menujuk seseorang untuk menjadi kepala dinas. “Kenapa mereka tidak mau, karena mereka tahu bahwa resikonya berat, dan tanggungjawabnya besar, tidak hanya di dunia saja, tapi juga diakhirat,” kata dia.
Wali kota perempuan pertama di Kota Surabaya itu juga memastikan bahwa semua pejabatnya mengerti soal tanggungjawab itu. Makanya, dia memastikan kekhawatiran dari fraksi Golkar itu tidak akan terjadi. “Insyallah semua pejabat saja mengerti itu dan tidak akan melakukan itu,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Komisi C DPRD Surabaya, Baktiono menambahkan, jika ada pejabat di lingkungan Pemkot Surabaya yang turun ke lapangan dan terekspose oleh media, maka yang harus disalahkan bukan pejabatnya. Sama halnya jika ada anggota legislatif turun ke lapangan kemudian terekspose oleh media. “Jadi karena mereka melakukan kinerja, sehingga wartawan juga mengikuti, bukan disuruh,” jelas Baktiono.
Menurutnya, selain melalui pemberitaan, biasanya ekspose yang dilakukan media itu bisa juga melalui iklan atau advetorial. Baik di lingkungan pemkot maupun DPRD Surabaya, advetorial atau kerjasama dengan media pun sama-sama diterapkan.
Namun, Politisi PDI P ini juga menyebut, bahwa belum tentu pemberitaan yang diangkat media itu sifatnya advetorial. Sebab, jika ada pejabat yang terekspose berita, itu biasanya sering turun di lapangan dan juga menarik untuk diangkat menjadi angle berita. Akan tetapi, jika nantinya ada partai politik yang tertarik dan berkenan untuk mengusung pejabat itu menjadi bakal calon wali kota pada Pilwali Surabaya mendatang, maka hal ini tidak menjadi suatu masalah.
“Makanya para pejabat ini juga harus berlomba untuk kebaikan, kalau berkenan untuk diambil (partai politik) ya silahkan. Kalau yang bersangkutan bersedia dan atas seizin Ibu Wali Kota,” tandasnya.(robby)