Surabaya, (DOC) – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menegaskan bahwa Hak Guna Bangunan (HGB) seluas 656 hektare yang ramai diperbincangkan di media sosial, tidak berada di wilayah laut Kota Pahlawan.
Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, mengungkapkan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) terkait informasi yang muncul di laman bhumi.atrbpn.go.id. Hasil koordinasi itu memastikan bahwa lokasi tersebut berada di wilayah Kabupaten Sidoarjo, bukan di Surabaya.
“Beberapa waktu lalu ramai kabar mengenai HGB di atas Hak Pengelolaan (HPL) di kawasan mangrove yang di sebut berada di laut Surabaya. Setelah saya berkoordinasi dengan BPN, ternyata lokasinya berada di wilayah Sidoarjo,” ujar Eri Cahyadi, Rabu (22/1/2025).
Ia menegaskan bahwa Pemkot Surabaya selalu berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Teknik Ruang Kota (RTRK) dalam setiap perencanaan pembangunan. Dengan adanya pedoman ini, pembangunan di Surabaya tetap berjalan sesuai aturan yang berlaku.
“Pemkot sudah memiliki RTRW dan RTRK sebagai acuan. Selama aturan itu tidak berubah, maka tidak mungkin ada perubahan di lapangan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Eri memastikan bahwa hingga saat ini, tidak ada pengajuan HGB maupun permintaan perubahan RTRW di wilayah Surabaya. Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa kabar yang beredar di media sosial tidak sesuai dengan fakta di lapangan.
“Tidak ada di Surabaya. Kami selalu berpegang pada RTRW yang telah di tetapkan. Saya pun juga sempat kaget mendengar kabar tersebut, tetapi setelah di cek, ternyata bukan di Kota Surabaya,” jelasnya.
Di sisi lain, Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Jawa Timur, Lampri, menjelaskan bahwa HGB seluas 656 hektare tersebut berada di Desa Segoro Tambak, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo.
“Informasi yang beredar di media sosial dan menyebutkan lokasi HGB berada di Kota Surabaya adalah keliru. Faktanya, lokasi tersebut ada di Desa Segoro Tambak, Sidoarjo,” kata Lampri. (r6)
