Surabaya,(DOC) – DPRD Kota Surabaya menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, Senin(16/6/2025). Dalam rapat ini, hanya Fraksi PKS yang menyampaikan pandangannya secara langsung di podium, sementara fraksi lainnya menyerahkan berkas tertulis ke pimpinan rapat.
Rapat dipimpin Ketua DPRD Kota Surabaya, Adi Sutarwijono, dan di hadiri Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, pejabat OPD, serta 35 anggota dewan.
Juru bicara Fraksi PKS, Cahyo Siswo Utomo, mengapresiasi capaian Pemkot Surabaya, termasuk 13 kali berturut-turut meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. Ia juga memuji pertumbuhan ekonomi Surabaya tahun 2024 yang mencapai 5,76 persen meskipun masih di bawah capaian tahun sebelumnya.
PKS mencatat realisasi belanja APBD 2024 mencapai 86,94 persen atau hampir Rp10 triliun. Pendapatan daerah juga tercatat sebesar Rp10,03 triliun atau 88,78 persen dari target. Namun, mereka menyoroti penurunan persentase pendapatan di bandingkan tahun sebelumnya.
Kritik atas Belanja Modal dan Infrastruktur
Fraksi PKS menyoroti rendahnya serapan belanja modal, yang hanya mencapai 19 persen dari total anggaran sebesar Rp1,89 triliun. Mereka menilai belanja untuk pembangunan jalan, jaringan, dan irigasi hanya mencapai 56,82 persen, menurun tajam di banding tahun sebelumnya.
“Ini menunjukkan belum optimalnya perencanaan, padahal warga masih sering mengeluhkan banjir dan jalan rusak,” kata Cahyo.
PKS mengapresiasi program UMKM seperti e-peken, rumah padat karya, dan festival lokal, tetapi meminta agar distribusinya lebih merata. Mereka mendorong optimalisasi aset mangkrak milik Pemkot untuk mendukung Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan pelaku UMKM.
Dalam sektor pendidikan, PKS memuji program beasiswa untuk mahasiswa dan siswa SMA/SMK. Namun, mereka menilai kuota bantuan masih terbatas, sehingga banyak pelajar dari keluarga kurang mampu belum terjangkau. Fraksi ini mendesak penambahan anggaran beasiswa di tahun 2025.
PKS juga menyoroti Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) sebesar Rp234 miliar. Mereka meminta penelusuran untuk memastikan apakah itu hasil efisiensi atau akibat buruknya perencanaan. Terkait wacana pinjaman daerah, PKS mengingatkan agar kemampuan fiskal Pemkot benar-benar di perhitungkan.
Tanggapan DPRD dan Wali Kota
Ketua DPRD Adi Sutarwijono memastikan seluruh tahapan pembahasan akan di lanjutkan sesuai mekanisme. “Aspirasi masyarakat seperti infrastruktur, PJU, dan perbaikan rumah harus menjadi prioritas,” ujar Adi.
Sementara itu, Wali Kota Eri Cahyadi menyampaikan apresiasi atas masukan dari fraksi-fraksi. Ia menilai kebijakan Pemkot sudah berada di jalur yang tepat. “Meski banyak pajak dihapus, kita tetap menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan IPM,” kata Eri.(r7)
