Surabaya, (DOC) – Keluhan para peternak di Jawa Timur (Jatim) akibat anjloknya harga telur mendapat respons dari parlemen. Komisi B DPRD Provinsi Jatim bergerak cepat dan bersiap memanggil sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk merumuskan jurus jitu penyelamatan sektor peternakan.
Langkah ini diambil setelah gelombang keluhan peternak mandiri terus meluas. Saat ini, posisi peternak kian terjepit, harga jual telur merosot drastis di pasaran, sementara biaya operasional dan pakan justru melambung tinggi.
Anggota Komisi B DPRD Jatim, Erma Susanti, menegaskan bahwa agenda pemanggilan dinas-dinas terkait ini bukan sekadar formalitas, melainkan demi melahirkan solusi konkret yang mampu membentengi usaha rakyat dari kebangkrutan.
“Komisi B memang berencana demikian (memanggil dinas terkait),” ujar Erma, Kamis (4/6/2026).
Politisi PDI Perjuangan ini mengingatkan pemerintah agar tidak menutup mata dan menganggap hancurnya harga telur sebagai dinamika pasar biasa. Menurutnya, tanpa intervensi kebijakan yang tegas dari pemerintah, stabilitas ekonomi sektor peternakan di Jatim sedang berada di ujung tanduk.
“Fenomena anjloknya harga telur di tingkat peternak ini harus segera dicarikan solusi. Jangan sampai peternak gulung tikar,” tegas Erma.
Sebagai langkah penyelamatan jangka pendek, Erma mendorong pemerintah untuk segera menyalurkan subsidi pakan. Langkah ini dinilai paling efektif untuk menekan beban produksi, mengingat pakan merupakan komponen pengeluaran terbesar bagi peternak.
“Memang perlu, khususnya subsidi pakan ayam, agar peternak tidak colaps,” ujarnya.
Selain intervensi hulu berupa subsidi, Erma juga menggungkapkan solusi di sisi hilir. Ia mendorong Badan Gizi Nasional (BGN) ikut ambil bagian melalui skema perluasan penyerapan komoditas lokal dalam menu Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Optimalisasi serapan dari BGN diyakini tidak hanya ampuh menstabilkan harga pasar yang tengah melimpah, tetapi juga memastikan pemenuhan kebutuhan protein utama bagi anak-anak penerima manfaat program nasional tersebut.
“Juga kebijakan BGN penyerapan telur dalam menu diperbanyak,” pungkasnya.
