Sidoarjo, (DOC) – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur (Jatim) bergerak cepat merangkul puluhan pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) dari berbagai daerah di Jatim. Langkah ini diambil untuk duduk bersama mencari solusi konkret atas sejumlah kendala operasional yang tengah dihadapi para pengelola di lapangan.
Dalam forum rembuk yang digagas Kadin Jatim di Sidoarjo, Selasa (23/6/2026), para pengelola dapur menyampaikan berbagai persoalan pelik. Mulai dari nasib operasional dapur saat masa libur sekolah, status dapur yang dihentikan sementara, hingga ketidakpastian nasib dapur baru yang tengah mengantre untuk beroperasi.
Ketua Umum Kadin Jatim, Adik Dwi Putranto, menegaskan bahwa Kadin hadir untuk memastikan program strategis nasional ini tidak mandeg di tengah jalan akibat kendala teknis maupun regulasi. Menurutnya, dialog dan komunikasi adalah kunci utama agar roda program MBG tetap berputar demi masa depan gizi anak-anak sekaligus keberlangsungan usaha mitra.
“Kami ingin semua pihak duduk bersama mencari jalan keluar terbaik. Efisiensi dan penegakan aturan tentu penting, tetapi keberadaan SPBG yang sejak awal mendukung program pemerintah juga harus mendapat perhatian,” ujar Adik dikonfirmasi, Rabu (24/6/2026).
Adik menambahkan, jika ditemukan adanya pelanggaran hukum dalam pelaksanaan di lapangan, proses hukum harus tetap berjalan secara personal. Namun, hal tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk menghentikan program MBG secara keseluruhan karena dampaknya yang sangat masif bagi masyarakat.
Kadin Jatim menilai keberadaan dapur MBG bukan sekadar urusan pemenuhan gizi anak sekolah, melainkan motor penggerak ekonomi daerah yang nyata. Adik menjelaskan, satu dapur MBG rata-rata mampu menyerap sekitar 50 tenaga kerja. Selain itu, sedikitnya 15 pemasok bahan baku terlibat dalam rantai pasok untuk mendukung operasional setiap dapur.
Menurutnya, pola distribusi yang semakin pendek juga membuat proses pengadaan bahan pangan menjadi lebih efisien. Produk dari peternak dan petani dapat langsung masuk ke dapur melalui koperasi atau mitra yang telah ditunjuk.
“Dampaknya bukan hanya pada penerima manfaat, tetapi juga terhadap penciptaan lapangan kerja dan aktivitas ekonomi masyarakat,” imbuhnya.
Sementara itu, Ketua Kadin Sidoarjo, Ubaidillah Nurdin, mengamini hal tersebut. Ia mengingatkan bahwa jika program ini berhenti, efek dominonya akan langsung memukul para pelaku usaha kecil di daerah.
“Kalau program ini berhenti, bukan hanya pengelola dapur yang terdampak. Banyak pelaku usaha kecil dan masyarakat yang selama ini ikut bergerak bersama program ini juga akan merasakan dampaknya,” kata Ubaidillah.
Berdasarkan hasil serap aspirasi bersama para pengelola, terdapat 3 isu utama yang mendesak untuk dicarikan solusi, yaitu keberlanjutan dapur yang tetap harus beroperasi saat masa libur sekolah, kepastian status bagi dapur yang saat ini mengalami penghentian operasional sementara, dan kejelasan target operasional bagi dapur-dapur baru yang sudah selesai melakukan persiapan.
Pemilik SPBG asal Surabaya, Yayuk E Agustin, berharap langkah Kadin merangkul para pengelola ini bisa membuka keran komunikasi yang lebih intensif dengan pemerintah pusat selaku pemangku kebijakan.
Menanggapi harapan tersebut, Wakil Ketua Umum Kadin Jatim, M Rizal, menegaskan bahwa Kadin Jatim berkomitmen penuh untuk mengawal aspirasi ini hingga ke tingkat pusat.
“Program ini menyentuh banyak aspek. Ada kepentingan gizi anak, ada lapangan kerja, ada ekonomi rakyat yang bergerak. Karena itu kami akan terus menjembatani dan mengawal aspirasi para mitra agar tujuan besar program ini tetap dapat diwujudkan,” pungkas Rizal.
