Surabaya,(DOC) – Mengawali kalender kerja tahun 2026, Pemerintah Kota Surabaya melakukan penyegaran besar-besaran pada jajaran birokrasinya. Sebanyak 69 pejabat, yang terdiri atas Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, Pengawas, serta Fungsional Penyetaraan, resmi di lantik dan di ambil sumpah jabatannya di Graha Sawunggaling, Jumat (2/1/2026).
Dalam pelantikan tersebut, dua jabatan strategis kini telah di isi pejabat definitif. Lasidi resmi menjabat sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), sementara Iman Kristian Maharhandono di percaya memimpin Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP).
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menegaskan bahwa pelantikan di awal tahun ini membawa tiga agenda besar. Pertama, penataan struktur kedinasan agar lebih efektif dan efisien. Kedua, percepatan riset dan penelitian melalui Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida) yang dapat di manfaatkan lintas perangkat daerah. Ketiga, penguatan sistem evaluasi kinerja pejabat secara transparan.
“Pelantikan ini menegaskan aturan bahwa tidak ada kepala dinas yang menjabat lebih dari tiga tahun di satu posisi. Rotasi di lakukan maksimal setiap 2 hingga 2,5 tahun agar pejabat memiliki pengalaman lintas fungsi dan tidak stagnan,” ujar Eri Cahyadi.
Untuk memperkuat reformasi birokrasi, Wali Kota Eri menginstruksikan Sekretaris Daerah dan Inspektorat Kota Surabaya menerbitkan Rapor Pejabat setiap enam bulan sekali. Tidak hanya menjadi evaluasi internal, rapor tersebut akan di publikasikan kepada masyarakat sebagai bentuk akuntabilitas kinerja.
“Rapor ini harus terbuka. Jika dalam satu tahun outcome tidak tercapai dan nilainya di bawah 80, pejabat tersebut akan di turunkan dari jabatannya, bukan sekadar di pindah. Penilaian masyarakat menjadi faktor penentu,” tegasnya.
Abdi Hingga Pensiun
Ia menekankan bahwa birokrasi merupakan pemimpin sejati rakyat karena mengabdi hingga masa pensiun. Oleh sebab itu, seluruh pejabat di minta bekerja dengan hati nurani, menjauhi politik praktis, fitnah, maupun upaya saling menjatuhkan.
“Yang di lantik hari ini adalah pilihan warga Surabaya. Amanah ini harus di jaga dan di wujudkan dalam pelayanan terbaik,” imbuhnya.
Selain penguatan kinerja, Pemkot Surabaya juga meluncurkan dua langkah strategis untuk menjaga kondusivitas kota. Pertama, pembentukan Satgas Anti Premanisme yang bertugas menangani ormas atau kelompok yang terafiliasi praktik premanisme. Satgas ini akan bekerja di lima wilayah Surabaya: Barat, Timur, Utara, Selatan, dan Pusat.
Kedua, pembentukan Gugus Tugas Reformasi Agraria sebagai wadah penyelesaian sengketa pertanahan yang melibatkan Badan Pertanahan Nasional (BPN), Kejaksaan, Kepolisian, dan Pemkot Surabaya. Warga di imbau tidak menyelesaikan persoalan tanah dengan cara main hakim sendiri.
“Tahun 2026 adalah titik perubahan. Cara memimpin Surabaya akan berbeda. Kita tunjukkan bahwa Surabaya adalah kota yang transparan, aman, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat,” tandas Eri.
Selain dua jabatan strategis tersebut, enam jabatan pimpinan tinggi pratama lainnya juga mengalami rotasi, yakni:
- Syamsul Hariadi sebagai Asisten Perekonomian dan Pembangunan
- Agus Imam Sonhaji sebagai Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida)
- Hidayat Syah sebagai Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
- Mia Santi Dewi sebagai Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, serta Perdagangan
- Yusuf Masruh sebagai Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
- Febrina Kusumawati sebagai Kepala Dinas Pendidikan (r6)
