Jakarta,(DOC) – Integrasi ekonomi di kawasan ASEAN terus menguat. Kondisi ini mendorong kebutuhan akan kerja sama persaingan usaha lintas negara yang lebih solid. Menyikapi hal tersebut, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mendorong pertumbuhan organisasi masyarakat yang fokus pada isu persaingan usaha agar dapat berperan lebih efektif, profesional, dan berkelanjutan di tingkat regional.
KPPU menilai partisipasi masyarakat sebagai salah satu kunci utama dalam mendukung kebijakan dan penegakan hukum persaingan usaha di Asia Tenggara. Peran ini sejalan dengan Rencana Strategis ASEAN di bidang persaingan usaha periode 2026–2030. Strategi tersebut bertujuan mendorong terciptanya pasar yang adil dan sehat di kawasan (to foster fair markets in the region).
Pertemuan KPPU dan ASEAN Competition Institute
Ketua KPPU, M. Fanshurullah Asa, menyampaikan dorongan tersebut saat menerima kunjungan delegasi mantan Anggota KPPU Periode I sekaligus Dewan Penasihat ASEAN Competition Institute (ACI), Soy M. Pardede. Pertemuan berlangsung di Gedung KPPU, Jakarta.
Pertemuan itu juga dihadiri Ketua ACI, M. Syarkawi Rauf, yang pernah menjabat sebagai Ketua KPPU pada 2015. Kedua pihak membahas peran strategis organisasi masyarakat dalam mendukung pengembangan kebijakan persaingan usaha. Selain itu, mereka juga membahas peningkatan kapasitas sumber daya manusia di kawasan ASEAN.
Ketua KPPU menegaskan komitmen lembaganya untuk terus memperkuat kerja sama dengan organisasi masyarakat di bidang persaingan usaha. Saat ini, KPPU mencatat sejumlah organisasi telah berkembang di Indonesia. Beberapa di antaranya adalah AMCO, FCN, ICLA, dan FDPU.
Melalui ACI—institusi yang berdiri sejak 2008—KPPU menilai peran organisasi masyarakat semakin penting. Kontribusi tersebut di butuhkan untuk menciptakan kawasan ASEAN yang kompetitif dan berkeadilan.
“Indonesia harus tetap menjadi contoh negara dengan pertumbuhan persaingan usaha yang signifikan. Peran serta masyarakat juga harus terus didorong. Inisiatif Pak Soy M. Pardede sangat penting bagi pengembangan persaingan usaha di ASEAN,” ujar Fanshurullah, Rabu (21/1).
Penataan Kelembagaan dan Penguatan Jejaring
KPPU menilai penguatan peran organisasi masyarakat perlu di sertai penataan kelembagaan. Langkah ini bertujuan agar ACI dapat tumbuh lebih besar dan di kelola secara profesional. Selain itu, penataan tersebut di harapkan mampu menjamin keberlanjutan jangka panjang.
KPPU juga mendorong ACI untuk memperluas jejaring kerja sama. ACI di harapkan aktif berkomunikasi dengan mantan pimpinan otoritas persaingan usaha, pelaku usaha, serta akademisi di ASEAN. Upaya ini dinilai penting untuk memperjelas posisi kelembagaan dan memperkuat kepercayaan di tingkat regional maupun global. (ode/7)
