Surabaya,(DOC) – Isu pemekaran daerah pemilihan (dapil) di Kota Surabaya kembali menguat seiring jumlah penduduk yang sudah menembus lebih dari tiga juta jiwa. Kondisi ini otomatis menambah jumlah kursi DPRD Surabaya menjadi 55, sesuai ketentuan Undang-Undang.
Wakil Ketua DPC Partai Demokrat Kota Surabaya, M. Machmud, menegaskan KPU harus segera menyesuaikan aturan dengan realitas jumlah penduduk.
“Kalau jumlah penduduk sudah 3 juta plus satu saja, maka harus 55 kursi. Karena itu, KPU perlu segera melakukan analisa suara, memetakan potensi pemilih di tiap kecamatan, sehingga pembagian dapil nanti betul-betul proporsional,” ujarnya saat ditemui di Jalan Yos Sudarso, Surabaya, Senin (29/9/2025).
Machmud mencontohkan ketimpangan saat ini. Dapil 5 mencakup sembilan kecamatan dengan jatah kursi 10. Jumlah kursinya sama dengan Dapil 2 yang memiliki kecamatan lebih sedikit, atau Dapil 3 yang hanya tujuh kecamatan.
“Ini artinya jumlah penduduk sangat berpengaruh terhadap pembagian dapil. Maka harus ada pemerataan agar adil,” tegas politisi senior DPRD Surabaya tersebut.
Partai Politik Butuh Kepastian
Machmud mengingatkan, kepastian pembagian dapil tidak boleh menunggu lama. Partai politik membutuhkan kepastian sejak dini untuk menyusun strategi, menyiapkan calon legislatif, dan memetakan basis suara.
“Kalau diumumkan sejak awal, partai bisa lebih siap. Pemilihan caleg internal juga bisa dilakukan lebih cepat. Jangan sampai dapil ditetapkan mepet menjelang pemilu,” katanya.
Meski mendesak percepatan, Machmud mengapresiasi langkah KPU Surabaya yang mulai membuka komunikasi dengan partai politik. Bahkan, KPU aktif mendatangi partai untuk berdiskusi.
“Ini terobosan luar biasa. Selama ini KPU tidak pernah turun langsung, tapi sekarang mereka lebih transparan. Itu membuat partai lebih mudah menganalisa peluang di dapil masing-masing,” tambahnya.
Machmud menekankan, KPU Surabaya perlu segera mengusulkan pembagian dapil baru ke KPU RI agar di tuangkan dalam Peraturan KPU (PKPU) khusus Surabaya. Dengan begitu, aturan menjadi jelas dan semua partai bisa bersiap.
“Kalau menurut saya, cukup enam atau tujuh dapil. Itu lebih proporsional dan sesuai perkembangan jumlah penduduk saat ini,” tandasnya.(r7)
