Sragen,(DOC) – Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini bongkar lagi bantuan sosial program keluarga harapan (PKH) yang bermasalah dalam hal penyalurannya. Kali ini terjadi di kabupaten Sragen Jawa Tengah.
Saat kunjungan kerja(Kunker) dan rapat koordinasi (Rakor) soal Bansos PKH dan BPNT di Hotel Kara Guest House Sragen, Jumat (20/8/2021) kemarin, Mensos Risma sapaan akrab Menteri Sosial Tri Rismaharini ini, menemukan ribuan bantuan PKH yang belum juga dicairkan ke Keluarga Penerima Manfaat (PKM) selama dua bulan.
Pada kesempatan tersebut, Mensos Risma meminta pihak pendamping dan bank penyalur segera melakukan rekonsiliasi data sehingga bantuan bisa segera tersalurkan.
Seketika itu, pencocokan dan validasi (Coklit) data KPM langsung dilakukan antara laporan pendamping PKH Kecamatan dan koordinator Kabupaten dengan perwakilan BNI selaku bank yang di tunjuk sebagai penyalur Bansos PKH di wilayah Sragen.
Hasilnya ditemukan 2.517 KPM di Sragen hingga kini belum mendapatkan Bansos PKH. Selain itu, Mensos Risma juga menemukan 1.868 rekening KPM Bansos PKH yang status terblokir.
“Kan kita ada data bahwa ada(Bansos) yang belum cair, terus kita cek masalahnya apa. Nah kita selesaikan masalahnya apa, jangan sampai kemudian tidak terima. Padahal kita sudah ada perintah bayar. Uangnya kan juga sayang,” ungkap Mensos Risma saat memberikan pers.
Mensos menjelaskan tujuan Kunker dirinya ke Sragen, yakni menyelesaikan masalah penyaluran Bansos yang belum diterima KPM, sekaligus menggelar Rakor bersama jajaran Direktorat Jenderal Kementerian Sosial (Kemensos) RI.
“Para pendamping PKH dan pihak Bank BNI juga dilibatkan untuk membahas persoalan itu,” tandas Mensos Risma.
Dikabupaten Sragen, untuk tahap pertama, terdapat 35.508 KPM yang harus mendapatkan Bansos PKH tahap pertama. Kini pencairannya baru 35.421 KPM yang telah menerima Bansos dan kurang 87 keluarga yang belum terima.
Kemudian pada tahap kedua, KPM yang belum menerima Bansos PKH jumlahnya naik menjadi 2.517 keluarga. Menurut Mensos Risma, ditahap kedua, KPM yang terdata sebagai penerima Bansos PKH jumlahnya mengalami kenaikan menjadi 37.237 KPM. Namun baru dicairkan 34.720 KPM.
Ketika diklarifikasi, lanjut Mensos, pihak pendamping dan bank penyalur memberikan beberapa terkait belum tersalurkannya Bansos PKH tersebut.
“Seperti KPM belum menerima KKS (Kartu Keluarga Sejahtera) atau-pun buku tabungan. Namun, alasan paling banyak, rekening penerima Bansos PKH dalam status terblokir,” katanya.
Ia menambahkan, pihak bank sempat beralasan mengaku kesulitan untuk membuka blokir rekening para KPM. Pihak bank penyalur di Sragen juga berdalih, bahwa untuk membuka status blokir rekening, perwakilan daerah butuh koordinasi dengan pihak pusat.
Mendengar berbagai alasan itu, Mensos Risma-pun langsung ambil tindakan dengan menelpon jajaran direksi BNI Pusat dan meminta rekening para KPM yang diblokir segera diaktifkan.
“Masalahnya macam-macam. Ada yang sudah dua bulan nggak cair terus diblokir dan sebagainya. Sehingga saya harus buka blokir itu,” tegas Mensos.
Mensos Risma mengaku heran ketika mendengar alasan pihak bank penyalur yang telah memblokir 1.868 rekening para KPM Bansos PKH di wilayah Sragen.
Blokir rekening terpaksa dilakukan, akibat KPM tidak mencairkan bantuan selama dua bulan berturut-turut.
“Kan aneh kalau KPM dapat uang, tapi tidak segera diambil. Saya minta (pendamping PKH dan bank penyalur Sragen) dicek lagi agar bantuan segera diterima masyarakat. Mudah-mudahan minggu ini dan minggu depan sudah clear,” pungkas mantan Wali Kota Surabaya ini.(r7)