Surabaya,(DOC) – Pemerintah Kota Surabaya bersama Badan Pusat Statistik (BPS) Surabaya mempercepat pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 melalui sosialisasi dan pengisian mandiri di Gedung Sawunggaling, Rabu (6/5/2026).
Langkah ini bertujuan memperkuat basis data ekonomi di tengah transformasi digital dan perubahan pola bisnis. Sensus Ekonomi 2026 berlangsung pada 1 Mei hingga 31 Juli 2026.
Pendataan menyasar seluruh pelaku usaha nonpertanian, mulai dari skala mikro hingga besar, termasuk sektor ekonomi digital yang terus berkembang.
Data Jadi Fondasi Kebijakan
Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kota Surabaya, Syamsul Hariadi, menilai tahun 2026 menjadi momentum penting bagi arah pembangunan ekonomi.
“Kita berada dalam fase transformasi ekonomi yang sangat cepat, mulai dari ekonomi digital, ekonomi kreatif, hingga ekonomi berkelanjutan,” ujarnya.
Ia menegaskan, pemerintah akan menggunakan data hasil sensus sebagai dasar penyusunan kebijakan. Data yang akurat memungkinkan pemerintah merancang intervensi secara tepat sasaran.
“Data menjadi dasar menentukan arah pembangunan. Informasi dari pelaku usaha akan sangat menentukan kebijakan ke depan,” katanya.
Syamsul menjelaskan, pemerintah telah memanfaatkan data sosial ekonomi sebelumnya untuk memetakan kondisi masyarakat hingga tingkat rumah tangga. Data itu membantu pemerintah mengarahkan berbagai program, termasuk penanganan pengangguran usia produktif.
“Kalau ada pengangguran usia produktif, kita bisa arahkan ke peluang kerja yang sesuai. Artinya, data menjadi alat intervensi,” jelasnya.
Tangkap Perubahan Ekonomi Digital
Kepala BPS Surabaya, Arrief Chandra Setiawan, menyebut sensus ini sebagai agenda strategis nasional untuk menangkap perubahan struktur ekonomi, terutama pergeseran ke sektor digital.
“Banyak pelaku usaha beralih ke platform digital dan belum seluruhnya terdata. Ini menjadi tantangan yang harus kita jawab,” ujarnya.
Petugas akan mengumpulkan data identitas usaha, nomor induk berusaha (NIB), karakteristik usaha, jumlah tenaga kerja, hingga aspek keuangan seperti pendapatan, pengeluaran, dan aset.
Arrief memastikan, BPS menjaga kerahasiaan seluruh data dan hanya menyajikannya dalam bentuk agregat.
“Data ini tidak digunakan untuk kepentingan perpajakan, melainkan untuk perencanaan pembangunan,” tegasnya.
Target 415 Ribu Usaha
Untuk mendukung pelaksanaan sensus, BPS Surabaya akan menurunkan sekitar 1.900 petugas hingga Agustus 2026. Mereka menargetkan pendataan sekitar 415 ribu unit usaha, termasuk usaha rumahan dan sektor ekonomi kreatif.
Arrief menilai Surabaya memegang peran strategis dalam perekonomian Jawa Timur. Kota ini menyumbang sekitar seperempat ekonomi provinsi, sehingga akurasi data menjadi sangat krusial.
“Kalau Surabaya bergerak, dampaknya besar terhadap Jawa Timur,” katanya.
Ia menegaskan, keberhasilan sensus sangat bergantung pada partisipasi pelaku usaha.
“Kami membutuhkan dukungan pelaku usaha agar data yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kondisi ekonomi secara utuh,” pungkasnya.(r7)
