Surabaya,(DOC) – Wakil Ketua Komisi B DPRD kota Surabaya Anas Karno, akan mendesak Panitia Khusus (Pansus) Komisi, agar segera merampungkan pembahasan Raperda Penetapan PT BPR Surya Artha Utama (SAU) sebagai Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda).
Ia-pun juga berencana meminta tambahan penyertaan modal dari Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya untuk PT BPR SAU, jika nanti sudah menjadi Perseroda.
Upaya ini, sebagai tindak-lanjut keluhan warga, pelaku UKM dan UMKM yang kesulitan mendapatkan tambahan bantuan modal usaha.
“Pembahasan Raperda tersebut sudah mendekati finalisasi yang nantinya di sahkan menjadi Perda,” ungkap Anas Karno saat menemui warga Keputih Pompa, RT-01/RW-02, Sukolilo Surabaya.
Dalam pembahasan Raperda di Pansus Komisi, pihaknya akan berusaha memfasilitasi para pelaku UKM dan UMKM agar bisa mendapat intervensi kredit permodalan usaha dari BPR SAU.
“Biar pinjaman kredit usaha tidak malah membebani UKM dan UMKM,” kata Anas.
“Apalagi modalnya hasil hutang ke Pinjol (pinjaman online) atau rentenir dengan bunga tinggi. Itu malah bikin berat UMKM. Bukannya untung malah gulung tikar,” tambahnya.
Anas menambahkan, kemampuan BPR SAU memberikan intervensi maksimal untuk kredit modal usaha kepada UMKM dan UKM akan dapat di rasakan nanti, jika Perdanya sudah di sahkan.
“Kalau begini, pelaku UKM/UMKM mampu ambil bagian dalam meningkatkan perekonomian Surabaya,” imbuh politisi PDI P Surabaya ini.
Sebelumnya, Edi, salah satu warga Keputih Pompa RT-01/RW-02, Sukolilo, mengeluhkan bantuan permodalan UKM dan UMKM.
Menurut Edi, warga kampung Keputih Pompa banyak yang menjalankan usaha kecil-kecilan. Selain mencari kepiting dan belut sebagai mata pencaharian.
“Usaha kecil-kecilan ini untuk menambah pendapatan warga. Untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari,” ungkap Edi dalam acara reses sidang ke IV, tahun anggaran 2022.
Ia menyatakan, masih banyak warga yang kesulitan modal untuk mengembangkan usahanya. Sebagian warga terpaksa memanfaatkan jasa pinjaman online dan bahkan ke rentenir. Tentunya bunga pinjaman lumayan tinggi.
“Kami minta ke pak dewan supaya bisa membantu urusan permodalan ini,” harapnya.
Edi juga mengeluhkan soal infrastruktur jalan yang belum di paving dan pengurusan Kartu Tanda Penduduk (KTP) warga Keputih Pompa. “Masih banyak warga yang belum memiliki KTP Surabaya,” pungkas Edi.(lm/r7)
