Surabaya,(DOC) – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menyiapkan sistem pengadaan barang dan jasa yang lebih terbuka dan transparan. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi bahkan berencana menayangkan sejumlah proses strategis secara langsung kepada publik melalui platform digital.
Komitmen itu muncul dalam studium generale bertajuk “Pencegahan Korupsi dan Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan” di Gedung Sawunggaling, Senin (18/5/2026). Pemkot Surabaya menghadirkan Guru Besar Kehormatan Universitas Airlangga sekaligus mantan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jawa Timur, Prof. Dr. Mia Amiati.
Eri mengatakan, Pemkot Surabaya terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan melibatkan masyarakat dalam pembangunan kota.
“Kami mengundang Prof. Mia untuk memberikan masukan terkait pelaksanaan program Pemkot Surabaya, mulai pentingnya transparansi hingga keterlibatan masyarakat dalam pembangunan,” ujar Eri.
Pemkot Siapkan Siaran Terbuka
Eri menjelaskan, Pemkot Surabaya akan menayangkan sejumlah proses strategis melalui siaran langsung di platform digital, termasuk tahapan pengadaan barang dan jasa tertentu.
“Ke depan kami akan terus berkoordinasi agar seluruh jajaran semakin berani menerapkan transparansi, salah satunya melalui siaran terbuka di YouTube untuk proses tertentu,” katanya.
Menurut Eri, keterbukaan itu penting untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah kota.
Selain itu, Pemkot Surabaya juga akan membuka informasi pembangunan hingga tingkat kampung dan RW agar warga mengetahui program beserta nilai anggaran di wilayah masing-masing.
“Setiap RW nantinya bisa mengetahui pembangunan apa saja yang dilakukan beserta nilai anggarannya,” jelasnya.
Pengadaan Harus Tetap Berjalan
Eri menegaskan, Pemkot Surabaya tetap menjalankan proses pengadaan barang dan jasa meski kondisi ekonomi global memengaruhi harga material konstruksi.
“Hari ini kenaikan harga konstruksi bisa mencapai 30 persen. Tetapi pembangunan harus tetap berjalan dengan dasar kajian yang kuat,” tegasnya.
Ia memastikan jajaran Pemkot Surabaya akan membuat proses pengadaan lebih terbuka, termasuk saat unboxing maupun tahapan tertentu lainnya.
“Selama transparan dan memiliki kajian yang jelas, maka harus di jalankan,” imbuhnya.
Sementara itu, Prof. Mia Amiati menilai tata kelola pemerintahan di Surabaya sudah berjalan baik. Namun, menurutnya, pemerintah tetap perlu memperkuat pengawasan agar potensi penyimpangan bisa di tekan sejak awal.
“Transparansi menjadi hal utama agar masyarakat merasa dilibatkan dan dihargai dalam pembangunan,” ujarnya.
Prof. Mia juga menekankan pentingnya pengawasan sejak tahap awal pengadaan, mulai penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), pembanding harga, hingga layanan purnajual penyedia barang dan jasa.
“Jangan sampai mendapatkan harga murah tetapi kualitas barang tidak baik. Karena itu proses pengadaan harus di kawal sejak awal,” pungkasnya.(r7)
