“Air hujan harus ditahan dulu di kolam tampung masing-masing. Ketika debit di saluran existing mulai surut, baru dibuka. Ini untuk mencegah beban berlebih di saluran primer dan sekunder secara bersamaan,” ujar Sukadar usai rapat Pansus di Komisi C DPRD Surabaya, Rabu (4/3/2026).
“Jika ruang manfaat sungai hanya 8 meter, sebaiknya kita optimalkan itu dulu untuk penanganan banjir.” – Syaifuddin Zuhri
“Kita minta ada early warning system. Jangan sampai warga baru tahu statusnya nonaktif saat sedang sakit dan datang ke fasilitas kesehatan,” ujarnya.
“Bullying dan pengeroyokan tidak ada ruang di Surabaya. Pencegahan harus berjalan bersama langkah kuratif agar tidak terulang.” Ajeng Wira Wati
“Di sisi kiri terdapat rumah-rumah warga, termasuk rumah saya. Di sampingnya ada gang kecil yang juga di huni warga. Artinya, kawasan ini bukan murni area usaha,” jelas Irwan.
Tiga raperda inisiatif tersebut meliputi perubahan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok, perubahan Perda Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, serta Raperda tentang Kesehatan Ibu dan Anak.
“RT dan RW menjadi ujung tombak di lapangan karena mereka memahami kondisi warganya secara langsung.”
“Kami awasi terus supaya tidak melebar. Kalau kami diam, khawatirnya makin luas,” ujar Edy. Ia menambahkan, nelayan telah mengumpulkan dokumentasi berupa foto dan video hasil pemantauan lapangan.
Kondisi tersebut memicu reaksi keras dari Komisi D DPRD Kota Surabaya dalam Rapat Koordinasi yang di gelar pada Rabu (7/1/2026).
Menurut Yona yang akrab di sapa Cak Yebe, DPRD merupakan ruang dialog konstitusional yang tepat untuk membahas persoalan kota secara terbuka, adil, dan berimbang.
Tidak Ada Pos Lagi.
Tidak ada laman yang di load.
