Surabaya,(DOC) – Sekretaris Komisi C DPRD Surabaya, Alif Iman Waluyo, melontarkan kritik tajam atas kebijakan Wali Kota Eri Cahyadi yang melakukan penyegelan lahan parkir di sejumlah minimarket. Penyegelan dilakukan karena toko-toko itu dianggap tidak menyediakan juru parkir (jukir) resmi.
Alif menyebut kebijakan ini tak adil dan justru membebani pelaku usaha yang sudah taat membayar pajak parkir.
“Pajaknya di tarik, tapi jukirnya juga harus di sediakan dan di gaji sendiri. Kalau tidak, di segel. Ini namanya membebani dua kali,” kata Alif, Rabu(11/6/2025).
Ia menilai pengusaha seperti Alfamart dan Indomaret sudah memenuhi kewajiban. Tapi sekarang justru di paksa bertanggung jawab atas situasi yang berada di luar kendali mereka.
“Banyak jukir liar yang ngaku-ngaku resmi. Kadang mereka di lindungi oknum. Pengusaha mana bisa melawan?” tegasnya.
Menurut Alif, justru pemerintah kota yang seharusnya hadir menangani persoalan jukir liar, bukan malah menekan pengusaha.
“Kalau pemerintah tegas ke preman parkir, pengusaha juga lebih tenang. Tapi kalau minimarket terus di tekan, itu malah kontraproduktif,” ujarnya.
Minimarket Penyumbang PAD
Alif juga mengingatkan, pelaku usaha adalah penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD). Jadi, kebijakan yang tumpang tindih bisa merugikan pendapatan kota sendiri.
Ia tak menolak penataan sistem parkir. Tapi cara yang di gunakan harus lebih bijak dan berpihak pada semua pihak.
“Tujuannya baik, tapi caranya harus benar. Harus jelas siapa yang tanggung jawab dan bagaimana sistemnya berjalan,” katanya.
Alif mendesak Dinas Perhubungan dan Satpol PP segera turun tangan. Mereka di minta memverifikasi titik-titik minimarket yang sudah bayar pajak parkir, tapi masih di ganggu jukir liar.
“Kalau sudah bayar pajak, mestinya dilindungi. Bukan malah jadi korban kebijakan yang tak konsisten,” ujar politisi muda dari Fraksi Gerindra itu.
Komisi C DPRD Surabaya pun berencana memanggil dinas terkait. Mereka akan mengkaji dasar hukum penyegelan dan menilai ulang arah kebijakan secara komprehensif.
“Parkir harus ditata. Tapi penataannya jangan sembarangan. Harus adil, transparan, dan tidak merugikan pihak manapun,” tutupnya.(r7)
