Surabaya,(DOC) – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menegaskan kembali komitmennya untuk memperketat pengawasan di kawasan eks lokalisasi Dolly dan Moroseneng. Langkah ini di ambil untuk memastikan praktik prostitusi terselubung tidak kembali bangkit.
Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, menjelaskan bahwa kasus asusila yang baru-baru ini di tindak bukan terjadi di area inti eks lokalisasi, melainkan di rumah kos yang berada di sekitarnya.
“Dolly-nya clear, aman. Di sana sudah berdiri sentra usaha seperti sentra sepatu. Yang kemarin itu terjadinya di kos-kosan,” tegas Wali Kota Eri, Kamis (21/11/2025).
Ia juga mengungkapkan bahwa sebagian besar pelaku yang terjaring bukan warga Surabaya. Pemkot akan melakukan pengecekan identitas terlebih dahulu sebelum memberikan sanksi atau pembinaan.
“Kalau pelakunya warga Surabaya, akan kami bina agar tidak mengulangi. Kalau bukan warga Surabaya, kami koordinasikan dengan daerah asalnya,” jelasnya.
Untuk mencegah potensi aktivitas negatif, Pemkot bersama DPRD saat ini tengah merampungkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Rumah Kos dan Kos-kosan. Aturan tersebut akan melarang kos campur antara laki-laki dan perempuan di wilayah pemukiman demi menjaga moral serta ketertiban lingkungan.
“Kos di permukiman tidak boleh campuran. Nanti bisa di tiru anak-anak. Kos laki-laki ya laki-laki semua, perempuan ya perempuan semua,” ujarnya.
Dukungan Masyarakat
Selain pengawasan, Eri menegaskan pentingnya dukungan masyarakat. Ia meminta warga lebih selektif menerima penghuni kos dan segera melaporkan aktivitas yang di anggap mencurigakan.
Pemkot juga melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sentra UMKM dan wisata edukasi di eks lokalisasi Dolly agar kembali produktif. Eri meminta Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, serta Perdagangan (Dinkopumdag) untuk meninjau ulang aktivitas dagang agar lebih sesuai kebutuhan pasar.
“Kalau tempatnya sepi, jenis dagangannya harus di sesuaikan. Harus hidup kembali,” katanya.
Di sisi lain, program wisata edukasi di kawasan tersebut akan kembali di gerakkan melalui kolaborasi dengan Karang Taruna dan komunitas pemuda. Pemerintah bahkan telah menyiapkan alokasi anggaran Rp5 juta pada tahun 2026 untuk mendukung aktivitas generasi muda di masing-masing wilayah.
“Kami ingin pemuda yang menggerakkan, bukan hanya Pemkot. Dengan begitu mereka merasa memiliki dan ikut menjaga,” tutup Eri. (r6)
