Surabaya, (DOC) – Penjabat Sementara (PJs) Wali Kota Surabaya, Restu Novi Widiani, menerima kunjungan spesifik Komisi X DPR RI di ruang sidang wali kota, Rabu (20/11/2024). Kunjungan ini menjadi momen penting untuk membahas program pendidikan di Surabaya.
Restu Novi memaparkan sejumlah program pendidikan unggulan yang telah di jalankan Pemkot Surabaya. Salah satunya adalah penyediaan makan siang bergizi gratis untuk siswa sekolah. Program ini di harapkan berjalan berkelanjutan sebagai bagian dari upaya mempersiapkan generasi emas 2045.
“Kami terus mengevaluasi program ini dari berbagai aspek, termasuk anggarannya. Semoga dapat berjalan sesuai tujuan dan amanahnya,” ujar Restu Novi.
Pemkot Surabaya juga menerapkan Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 dan Perwali Nomor 21 Tahun 2024 yang mengatur sistem zonasi dalam PPDB. Untuk tahun ajaran 2024-2025, PPDB di bagi ke dalam empat jalur. Jalur afirmasi di peruntukkan bagi 15 persen siswa dari keluarga kurang mampu, sementara jalur prestasi mendapat alokasi 30 persen.
“Untuk zonasi, alokasinya 70 persen di SDN dan 50 persen di SMPN. Zonasi 1 mendapat porsi 30 persen dan Zonasi 2 maksimal 20 persen,” jelasnya.
Dengar Masukan Pemkot Surabaya
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, menyampaikan tujuan kunjungan ini adalah untuk mendengar masukan Pemkot Surabaya terkait pendidikan. Ia menyoroti berbagai isu, seperti kurikulum merdeka, PPDB zonasi, hingga pelaksanaan UN dan AN.
“Masukan terkait pengurangan slot zonasi dan penambahan jalur prestasi akan kami diskusikan lebih lanjut dengan Kemendikdasmen,” ujar Lalu.
Diskusi juga mencakup penerapan Kurikulum Merdeka di Surabaya. Menurutnya, Surabaya berhasil menjalankan kurikulum ini dengan baik, berbeda dengan beberapa daerah yang masih menghadapi kendala. Ia berharap keberhasilan Surabaya menjadi inspirasi bagi wilayah lain.
Pembahasan lain yang tidak kalah penting adalah pelaksanaan UN. Pemkot Surabaya mendukung kebijakan ini, namun meminta agar UN tidak menjadi satu-satunya penentu kelulusan siswa.
“UN tetap penting, tapi sebaiknya hanya menjadi salah satu indikator penilaian. Pengalaman sebelumnya menunjukkan bahwa ketergantungan penuh pada UN sering memunculkan masalah,” tegas Lalu.
Kunjungan kerja ini juga di hadiri oleh anggota Komisi X lainnya, termasuk I Nyoman Parta, Puti Guntur Soekarno, Muhammad Nur Purnamasidi, Ferdiansyah, Ashraff Abu, Lita Machfud Arifin, Ledia Hanifa, dr. Gamal Albinsaid, Muhammad Hoerudin Amin, dan Sabam Sinaga. (r6)
