Surabaya, (DOC) – Pemerintah Kota Surabaya menegaskan dukungannya terhadap proyek strategis nasional Surabaya Regional Railway Line (SRRL). Proyek ini bertujuan memodernisasi layanan Kereta Rel Listrik (KRL) di jalur Surabaya–Sidoarjo–Gresik dan sepenuhnya akan di biayai melalui APBN.
Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, menyebut SRRL sebagai prioritas dalam pengembangan transportasi publik terintegrasi di kawasan Surabaya Raya. Menurutnya, membangun sistem transportasi yang efisien dan terjangkau tidak bisa di lakukan oleh Surabaya sendirian.
“Kalau hanya membangun LRT dalam kota, biayanya sangat mahal karena subsidi yang di butuhkan tinggi,” ujar Eri pada Sabtu (19/4/2025).
Ia menyambut baik rencana pengoperasian SRRL yang di targetkan berjalan pada 2027. Proyek ini akan memanfaatkan jalur ganda kereta api yang sudah ada, menghubungkan Sidoarjo, Surabaya, dan Gresik.
Lebih lanjut, Eri menyampaikan bahwa Pemkot masih mengkaji rencana pembangunan MRT dan LRT untuk dalam kota. Dari hasil perhitungan, biaya operasionalnya terlalu besar jika hanya melayani wilayah Surabaya.
“Sudah ada rencana MRT dan LRT, tapi ketika di hitung, biayanya tinggi sekali. Kalau mahal, masyarakat justru enggan menggunakan,” jelasnya.
Perbandingan dengan Jakarta
Ia juga menanggapi perbandingan dengan Jakarta. Menurutnya, Jakarta sebagai provinsi memiliki cakupan wilayah yang lebih luas di banding Surabaya yang berstatus kota.
“Jakarta bisa karena sistem transportasinya menghubungkan banyak wilayah administratif, seperti Jakarta Timur, Utara, Selatan, dan Barat,” kata Eri.
Karena itu, ia menilai pembangunan MRT atau LRT di Surabaya harus melibatkan daerah sekitar, seperti Sidoarjo dan Gresik. Hal ini menjadi alasan Pemkot lebih memilih SRRL.
“Kalau mau bangun MRT atau LRT, jangan hanya untuk Surabaya saja. Harus menghubungkan Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik. Karena itu, kami dorong SRRL,” tegasnya.
Terakhir, Eri menyampaikan bahwa proses administrasi proyek SRRL hampir rampung. Persetujuan dari Kementerian Keuangan tinggal menunggu tanda tangan.
“Alhamdulillah, setelah disetujui bersama Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim, sekarang tinggal tunggu persetujuan resmi dari Kemenkeu. Begitu di tandatangani, proyek langsung bisa jalan,” tutupnya. (r6)
