Dalam forum tersebut, anggota Komisi B, Baktiono, menekankan pentingnya menghadirkan langsung pemilik perusahaan guna memperjelas persoalan yang dinilai bernilai besar.
Headlines
Tag: DPRD
Human Trafficking di Apartemen, DPRD Surabaya Minta Pengelola Jaga Martabat Kota Pahlawan
“Meskipun regulasi seperti perda dan undang-undang telah tersedia, implementasinya di lapangan belum maksimal sehingga pelaku merasa aman dan praktik tersebut seolah dinormalisasi”, kata dr. Zuhro.
KPPU dan DPRD Surabaya Perkuat Sinergi Awasi Persaingan Usaha Sehat di Daerah
Komitmen tersebut mengemuka dalam kunjungan koordinasi yang dilakukan KPPU ke DPRD Kota Surabaya, Selasa (7/4). Pertemuan ini dihadiri Plt. Kepala Kanwil IV KPPU Surabaya, Dyah Paramita, bersama jajaran sekretariat, serta perwakilan Komisi D DPRD Kota Surabaya, Arjuna Rizki Krisnayana.
DPRD Surabaya Dorong Peremajaan Armada Sampah
“Kita perlu mekanisme yang memudahkan warga membuang sampah berat tanpa harus berujung pada pembuangan sembarangan,” ujarnya, Jumat (3/4/2026).
DPRD Surabaya Dukung WFH ASN, Tekankan Monitoring dan Dampak Nyata
“Kami mendukung WFH karena sejalan dengan kebijakan pusat, tetapi implementasinya harus terukur dan terarah,” ujarnya, Rabu (1/4/2026).
Kebersamaan DPRD Surabaya Menguat di Momentum Idulfitri
Acara tersebut dipimpin Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, Laila Mufidah. Dalam sambutannya, ia mewakili pimpinan dewan menyampaikan ucapan Minal Aidin wal Faizin kepada seluruh hadirin. Ia mengajak semua pihak untuk membuka lembaran baru dengan hati yang bersih setelah menjalani bulan Ramadan.
Paripurna DPRD Surabaya Sepakati Tahapan Tiga Raperda Inisiatif
Tiga raperda inisiatif tersebut meliputi perubahan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok, perubahan Perda Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, serta Raperda tentang Kesehatan Ibu dan Anak.
Monitoring TPA Lempeni, DPRD Lumajang Temukan Sarana Sampah Rusak
“Ketika alat ini tidak berfungsi, proses pengelolaan sampah di TPA jelas tidak berjalan optimal,” ujar Deddy Firmansyah.
DPRD Surabaya Matangkan Raperda Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
“Saya khawatir jika regulasi ini di pisah-pisah dan tidak menjadi satu kesatuan, pengusaha akan merasa terbebani. Padahal substansi aturan ini bagus karena mengakomodasi hak dan kewajiban pekerja maupun pemberi kerja, sehingga tercipta keseimbangan,” ujarnya.
Kampung Cerdas hingga Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Dibahas DPRD
Bahtiyar menjelaskan bahwa DPRD telah merampungkan pembahasan awal atas tiga raperda yang di usulkan. Ketiganya adalah Raperda Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Raperda Pengembangan Kampung Cerdas, dan Raperda Rumah Susun Komersial. Ia menegaskan bahwa seluruh proses berjalan sesuai Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2018. Paparan ini menjadi landasan awal sebelum memasuki pembahasan lebih dalam.
Tidak Ada Pos Lagi.
Tidak ada laman yang di load.









