Bahtiyar menjelaskan bahwa DPRD telah merampungkan pembahasan awal atas tiga raperda yang di usulkan. Ketiganya adalah Raperda Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Raperda Pengembangan Kampung Cerdas, dan Raperda Rumah Susun Komersial. Ia menegaskan bahwa seluruh proses berjalan sesuai Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2018. Paparan ini menjadi landasan awal sebelum memasuki pembahasan lebih dalam.
“APBD 2026 diharapkan menjadi stimulan pertumbuhan ekonomi melalui proyek infrastruktur dan bantalan sosial.” – Arif Fathoni, Wakil Ketua DPRD Surabaya
“Kalau betul-betul akan dilarang, Pemkot Surabaya harus memberikan solusi. Jangan sampai aturan ini justru melukai kearifan lokal warga kampung,” – Cak Yebe, Ketua Komisi A DPRD Surabaya
“Bappenas mendorong percepatan pembangunan infrastruktur melalui pembiayaan pinjaman,” ujar Aning Rahmawati.
“Kota Surabaya tumbuh pesat karena infrastruktur memadai. Oleh karena itu, DPRD mendukung sekaligus mengawasi agar manfaatnya dirasakan warga.”
Politisi Gerindra yang akrab di sapa Cak Yebe ini menegaskan, mutasi semata tidak cukup memberikan efek jera, melainkan harus ada tindakan nyata seperti demosi atau penempatan di bidang yang berbeda.
Ketua Komisi D, dr. Akmarawita Kadir, menyatakan bahwa DPRD tetap mendukung efisiensi anggaran, namun meminta Dinas Pendidikan Kota (Dispendik) Surabaya menjaga fokus pada pelayanan utama di sektor pendidikan.
Menurut Indria, langkah Dasco yang mengedepankan penghormatan terhadap mekanisme hukum dan konstitusi, sekaligus memastikan rakyat terlindungi dari kebijakan yang merugikan, mencerminkan kualitas kepemimpinan yang dibutuhkan untuk menjaga persatuan nasional.
Surabaya,(DOC) – DPRD Kota Surabaya meminta Pemerintah Kota (Pemkot) tidak terlalu fokus pada pembangunan infrastruktur […]
Surabaya,(DOC) – DPD Partai Golkar Kota Surabaya memberikan respons positif terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) […]
Tidak Ada Pos Lagi.
Tidak ada laman yang di load.
