“Saya khawatir jika regulasi ini di pisah-pisah dan tidak menjadi satu kesatuan, pengusaha akan merasa terbebani. Padahal substansi aturan ini bagus karena mengakomodasi hak dan kewajiban pekerja maupun pemberi kerja, sehingga tercipta keseimbangan,” ujarnya.
“Dari kajian teman-teman akademisi di Surabaya, kalau parkir tepi jalan umum ini di kelola secara optimal, potensi PAD-nya bisa mencapai Rp55 miliar,” ujar Sesung, Jumat (19/12/2025).
Penandatanganan PKS tersebut di lakukan secara serentak oleh pemerintah kabupaten/kota bersama Kejari se-Jawa Timur dan di pusatkan di Gedung AG Pringgodigdo Fakultas Hukum Universitas Airlangga (FH Unair), Surabaya, Senin (15/12/2025).
Perwakilan Bapedalitbang Pemkot Surabaya, Dwija, menyoroti perubahan mendasar sistem perizinan bangunan pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Bangunan Gedung.
“Warga zaman dulu itu tidak mengerti soal surat tanah. Yang mereka tahu hanya sertifikat. Akhirnya di keluarkan sewa sejak tahun 70-an,” terangnya.
“Kita tidak pernah di libatkan. Tidak pernah di ajak bicara soal tempatnya, blueprint-nya, denahnya. Tiba-tiba di sodori bahwa tempat yang baru sudah di bangun,” tegas Mansyur.
“Pada rapat ini, pengusul yang di wakili Badan Pembentukan Perda akan memberikan penjelasan atas tiga raperda tersebut,” ujar Fathoni sebelum mempersilakan Ketua Bapemperda menyampaikan paparannya.
Rapat di mulai pukul 13.37 WIB dan di pimpin Wakil Ketua DPRD Surabaya, Arif Fathoni.
“Kalau betul-betul akan dilarang, Pemkot Surabaya harus memberikan solusi. Jangan sampai aturan ini justru melukai kearifan lokal warga kampung,” – Cak Yebe, Ketua Komisi A DPRD Surabaya
Salah satu poin yang di sorot adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ajeng menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kota atas di bentuknya Gugus Tugas yang bertugas mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan program tersebut.
Tidak Ada Pos Lagi.
Tidak ada laman yang di load.
