Dalam sidang tersebut, KPPU menghadirkan Ria Setyawati, pakar hukum dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga, untuk memberikan pandangan akademis terkait aspek hukum perkara ini. Namun, tiga pihak yang di laporkan, yakni PT Inti Surya Laboratorium (Terlapor I), Herdanu Ridwan (Terlapor II), dan Allen (Terlapor III), tidak hadir dalam persidangan.
Dari segi nilai absolut, Indonesia menempati posisi kedua tertinggi di dunia setelah Amerika Serikat. Namun, dari sisi persentase terhadap PDB, Indonesia berada di posisi teratas. Bahkan, RI mengungguli negara-negara seperti Prancis dan China yang hanya mengalokasikan sekitar 0,4 persen dari PDB mereka untuk program serupa.
“Jangan hanya menaikkan tarif pajak. Yang perlu di tekankan adalah bagaimana memperbaiki administrasi perpajakan,” ujarnya.
Melihat hal ini, Pakar Ekonomi dari Universitas Airlangga (UNAIR) Gigih Pringgondani menegaskan, Payment ID hadir untuk menjawab salah satu problem klasik sistem keuangan Indonesia.
Surabaya,(DOC) – Mahkamah Konstitusi (MK) pada Selasa (27/5/2024) di Jakarta Pusat memutuskan bahwa pemerintah pusat […]
Surabaya, (DOC) – Ketua Karang Taruna Surabaya, Febryan Kiswanto, menyoroti persoalan parkir di Kota Pahlawan […]
Surabaya, (DOC) – Sebagai kota metropolitan yang terus tumbuh, Surabaya tak hanya membangun infrastruktur fisik, […]
Surabaya, (DOC) – Polemik pembongkaran rumah di Jalan Raya Darmo No. 30 terus bergulir. Pengamat […]
Sleman,(DOC) – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pejabat Pengelola Informasi […]
Surabaya,(DOC) – DPRD Kota Surabaya kembali menggelar rapat paripurna, Rabu (9/4/2025), dengan dua agenda penting, […]
Tidak Ada Pos Lagi.
Tidak ada laman yang di load.
