Lumajang, (DOC) – Anggota Komisi XI DPR RI, H. Charles Meikyansah, mendorong pelibatan guru ngaji, guru surau, dan pendidik keagamaan di tengah masyarakat dalam upaya meningkatkan kualitas keluarga dan mempercepat penurunan angka stunting.
Menurut Charles, para pendidik nonformal tersebut memiliki kedekatan sosial dan pemahaman terhadap karakteristik masyarakat di lingkungannya masing-masing. Hal itu menjadi modal penting untuk membangun pendekatan yang lebih efektif dalam menyampaikan edukasi terkait kesehatan, gizi, dan pembangunan keluarga.
Hal tersebut disampaikan Charles seusai menghadiri Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) bersama mitra kerja di Hotel Aby, Desa Sukodono, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Lumajang, Rabu (4/11/2026).
Charles menjelaskan, pelibatan guru ngaji dan pendidik keagamaan bukan berarti memasukkan mereka ke dalam sektor formal pemerintahan. Sebaliknya, keberadaan mereka sebagai pendidik nonformal merupakan bagian dari kekayaan budaya masyarakat Indonesia.
“Mereka memang dilahirkan dari awal untuk menjadi bagian dari sektor informal dan nonformal. Ini bagian dari kekayaan budaya kita. Kita punya pendidik yang lahir dan tumbuh di tengah-tengah masyarakat,” kata Charles.
Ia menilai, guru ngaji dan tokoh pendidikan berbasis masyarakat memahami kondisi sosial, budaya, hingga kebiasaan warga setempat. Pemahaman terhadap kearifan lokal atau local wisdom tersebut dapat menjadi kekuatan untuk menyampaikan pesan pembangunan keluarga.
Dengan pendekatan yang sesuai karakter masyarakat, edukasi mengenai pencegahan stunting dan pemenuhan gizi keluarga diharapkan lebih mudah diterima.
Charles mencontohkan, pemenuhan gizi untuk mencegah stunting tidak harus selalu menggunakan pendekatan yang seragam di setiap daerah.
Menurut dia, potensi pangan lokal dapat dimanfaatkan sesuai kondisi geografis dan ketersediaan bahan pangan di masing-masing wilayah.
“Misalnya soal stunting, apakah harus disamakan di setiap tempat? Apakah harus mengonsumsi makanan tertentu? Bisa saja diganti dengan makanan lokal, seperti daun kelor yang memiliki kandungan gizi. Daerah yang dekat dengan laut juga bisa memanfaatkan ikan sebagai sumber protein,” ujarnya.
Ia berharap guru ngaji dapat membantu menghubungkan edukasi kesehatan dan gizi dengan nilai-nilai keagamaan yang sudah akrab di tengah masyarakat.
Pesan mengenai pentingnya menjaga kebersihan, misalnya, dapat disampaikan melalui pemahaman bahwa kebersihan merupakan bagian dari iman. Begitu pula pentingnya pendidikan dan pembelajaran sepanjang hayat.
Charles juga menekankan pentingnya semangat gotong royong untuk membantu keluarga yang menghadapi keterbatasan ekonomi, terutama dalam memenuhi kebutuhan dasar dan asupan gizi anak.
Menurut dia, pembangunan keluarga tidak bisa hanya dibebankan kepada masing-masing keluarga. Diperlukan kepedulian bersama, termasuk dukungan pemerintah daerah, organisasi masyarakat, dan lingkungan sekitar.
“Kalau ada keluarga di sekitar kita yang tidak bisa makan, itu juga menjadi tanggung jawab kita bersama. Keluarga lain yang mampu harus ikut membantu. Gotong royong dan kebersamaan ini menjadi alternatif penting,” katanya.
Ia menambahkan, koordinasi pelibatan guru ngaji dan pendidik nonformal dapat dilakukan melalui pemerintah daerah, kepala dinas terkait, BKKBN, serta kelompok masyarakat lainnya.
BKKBN Jatim Koordinasikan Usulan Menu Gizi dengan BGN
Sementara itu, Sekretaris BKKBN Jawa Timur, Ghana Renaldi Pasca Surya, mengatakan pihaknya akan mengoordinasikan usulan penyesuaian menu dan kandungan gizi bagi keluarga berisiko stunting dengan Badan Gizi Nasional (BGN).
Menurut Ghana, pemenuhan asupan gizi merupakan salah satu aspek penting dalam membangun ketahanan keluarga, terutama pada periode 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).
“Usulan tersebut nantinya akan kami sampaikan secara berjenjang kepada Badan Gizi Nasional, khususnya terkait penerima manfaat dari keluarga berisiko stunting, agar dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan gramasi gizinya,” ujar Ghana.
Ia menjelaskan, BKKBN akan berkoordinasi dengan BGN terkait aspek teknis pemberian Makan Bergizi Gratis (MBG), termasuk distribusi dan edukasi kepada keluarga yang memiliki risiko stunting.
Ghana menambahkan, persoalan stunting juga tidak bisa dilepaskan dari faktor sosial dan budaya, termasuk praktik pernikahan usia dini.
Karena itu, BKKBN terus mendorong pendewasaan usia perkawinan melalui edukasi dan rekomendasi mengenai kesiapan calon pengantin, baik dari sisi kesehatan reproduksi, mental, maupun ekonomi.
Menurut dia, kesiapan menikah tidak cukup hanya diukur dari kemampuan finansial. Aspek sosial dan budaya juga perlu menjadi perhatian.
“Pendewasaan usia perkawinan tidak hanya bisa dilihat dari masalah ekonomi, tetapi juga masalah sosial budaya. Kesiapan alat reproduksi, mental, dan ekonomi juga harus diperhatikan,” kata Ghana.
Melalui sinergi pemerintah, tenaga pendidik nonformal, dan masyarakat, upaya pembangunan keluarga diharapkan dapat berjalan lebih efektif sekaligus memperkuat pencegahan stunting sejak dini.
