Lumajang,(DOC) – Bupati Lumajang Thoriqul Haq dan Wakil Bupati Lumajang Indah Amperawati membuka gerakan membangun Pendidikan kesejahteraan Desa (Gempita Desa) di Pendopo Arya Wiraraja Lumajang, Selasa (6/10/2020).
Pembukaan Gempita diawali pemukulan gong oleh Bupati Lumajang Thoriqul Haq.
Dalam sambutanya, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lumajang, Drs. Agus Salim, M.Pd, mengatakan, Gempita Desa bertujuan untuk meningkatkan IPM khususnya dimensi pendidikan (lama sekolah).
“Jumlah warga belajar Gempita Desa hingga kini sebanyak 8.322, tersebar di 18 kecamatan, 108 desa yang dikelola oleh 29 PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat). Gempita Desa dimulai sejak tahun pelajaran 2019 – 2020 sebagai program uji coba,” tuturnya.
Program ini dilaksanakan oleh Desa Sumbersuko, Kecamatan Sumbersuko, dan Desa Yosowilangun Kidul, Kecamatan Yosowilangun dan sudah meluluskan warga belajar untuk angkatan pertama.
“Dengan program ini belum mampu mendongkrak percepatan IPM pada dimensi pendidikan. Oleh karena itu, langkah yang kita kerjakan adalah bersinergi dengan Dukcapil”, papar Agus Salim.
Dijelaskan, pihaknya sudah menyerahkan data update siswa aktif mulai KB, TK, SD, SMP, SMA, SMK dengan jumlah 166.245 siswa aktif semester gasal. Jika sudah singkron dengan dukcapil akan diserahkan data lulusan 3 tahun terakhir.
“Kita juga serahkan data Kemenag untuk disandingkan dengan data dukcapil, dan akhirnya akan ditemukan data riil berapa jumlah penduduk yang tidak bersekolah”, tuturnya.
Hasil pemutakhiran diharapkan data dinas pendidikan sudah sama dengan di dukcapil. langkah akhir nanti akan disandingkan dengan data BPS.
“Saya meyakini, Insya Allah akan terlihat dengan jelas data akhirnya nanti, tentu harapan akan terlihat peningkatan IPM dari sektor pendidikan”, ungkap Agus Salim.
Dia menambahkan, terkait biaya operasional kegiatan pembelajaran Gempita Desa dianggarkan dari alokasi Dana Desa (DD) masing-masing desa dan kelurahan yang sudah diatur dalam Perbup nomer 106 tahun 2019, bab XII tentang Pembiayaan Program Gempita Desa.
Bupati Lumajang Thoriqul Haq mengatakan, sudah 2 bulan ini melakukan evaluasi terhadap, problem utama adalah rata-rata lama sekolah.
“Evaluasinya rata-rata tidak lulus SD misalnya diatas 25 tahun maka kita kroscek,” ujarnya.
Tentu mulai saat ini tidak ada pilihan lain bagi kita kecuali melakukan pendataan sedetail mungkin. Ini harus ada percepatan. IPM kita 36 dari 38 di Jatim.
“Makanya, kami berkeinginan Gempita Desa ini menjadi cara cepat kita Kabupaten Lumajang, melakukan eksplorasi terhadap problem rata-rata lama sekolah,” jelas Bupati
Menurut Cak Thoriq, program kerja paket itukan sudah lama sementara masyarakat itu ada identifikasi abai terhadap hal-hal yang berbentuk administrasi.
“Jadi ketika ditanya BPS bilang tidak lulus SD. nah dia tidak tahu bahwa kejar paket itu kesetaraanya sama dengan pendidikan formal SD, SMP dan SMA. Hal itu kita selesaikan dulu data basenya,” tuturnya.
Jika mereka betul-betul tidak sekolah, tidak lulus. Maka dilakukan cek tidak lulusnya karena apa, jika misal mereka berhenti ketika kelas 5 SD ketika smp kelas 11
“Ini sebenarnya tinggal meneruskan saja satu tahun bisa lulus SD atau SMP, sampai itu setara,” jelasnya.
Kedepan, pihaknya berharap data ini singkron, pihaknya sudah meminta kepada dinas kependudukan jika sudah melaksanakan kejar paket ubah kartu keluarga KK.
“Setelah selesai pendataan ini baru kita selesaikan mana yang belum yang betul-betul belum lulus SD kejar paket ini harus ada percepatan,” tutur Thoriqul Haq.
Badan Pusat Statistik adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian BPS punya standart sendiri, tapi jika standart ini singkron dengan lapangan ada komunikasi antara pemerintah dengan BPS sehingga nanti di masyarakat ketika survei dilakukan betul-betul menemukan problem yang ada di masyarakat.
“Pada tahun 2021 optimis Indeks Pembangunan Manusia (IPM) naik kita progresnya naik iya tapi kabupaten lain juga naik nah kita yang dibawah harus melakukan percepatan,” pungkas Bupati Lumajang. (Imam)