D-ONENEWS.COM

Karyawan PT Gorom Kencana Tuntut Sistem Kerja Kontrak Dihapus

Surabaya, (DOC) – Komisi D DPRD Surabaya menggelar hearing, Rabu (13/1/2021) guna membantu mencarikan solusi terbaik terkait perselisihan yang melibatkan PT Gorom Kencana dengan karyawannya.

Dalam hearing yang dihadiri anggota Komisi D DPRD Surabaya, perwakilan buruh, kuasa hukum PT Gorom Kencana dan wakil dari Dinas Tenaga Kerja Surabaya ini, Ketua Basis PT Gorom Kencana, Romli menyampaikan anggotanya adalah karyawan dengan status harian kontrak, namun masa kerjanya sudah tiga tahun hingga 21 tahun.

Menurut dia, karyawan harian kontrak tersebut menuntut agar status karyawan perjanjian kerja waktu tertentu (PWKT) menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) dan yang telah di PHK bisa dipekerjakan kembali. “Selain itu masih banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan perusahaan, seperti UMK, tidak ada BPJS, bahkan cuti hamil juga tidak ada. Kalau cuti haid baru saja ada dan kini posisinya sudah di PHK. Alasannya sudah habis masa kontraknya. Padahal sebelumnya yang begini-begini ini tidak ada. Sebanyak 99 orang yang ikut serikat di PHK semua,”bebernya.

Menanggapi keluhan karyawan PT Gorom Kencana itu, Ketua Komisi D DPRD Surabaya Khusnul Khotimah meminta kepada manajemen PT Gorom Kencana agar hak-hak para pekerja/karyawan bisa diberikan sesuai dengan UU yang berlaku “Kami (Komisi D) meminta kepada perusahaan untuk mempekerjakan kembali sampai ada keputusan dari PHI. Jika keputusannya sudah jelas, maka harus disepakati bersama,” tandasnya.

Lebih jauh, politisi PDIP ini berharap kepada manajemen PT Gorom Kencana untuk mendasari niatnya dengan hati nurani yang bersih. “Mereka yang sudah mengabdi di perusahaan puluhan tahun seharusnya mendapatkan reward. Apalagi kondisi perusahaan cukup sehat, karena aktivitas ekspor impornya tetap berjalan,” tandasnya.

Menanggapi ini, Kuasa Hukum PT Gorom Kencana meluruskan info soal adanya karyawan yang telah bekerja selama puluhan tahun, karena sistem yang digunakan adalah PKWT dengan durasi enam bulan. “Setelah habis masa kontrak diperbaiki lagi. Sebelum kontrak, perjanjian kerjanya cukup lengkap. Maka kalau ada yang menyampaikan telah bekerja selama puluhan tahun, sebaiknya datanya dilihat kembali,” jelasnya.

Sebelumnya melakukan hearing, buruh PT Gorom Kencana menggelar unjuk rasa di depan Kantor DPRD Surabaya. (dhi/fr)

Loading...

baca juga