Surabaya,(DOC) – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mengusulkan 1.100 personel dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Surabaya untuk menjadi PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja). Formasi itu di khususkan bagi para petugas Satpol dan DPKP yang sudah masuk ke dalam data base.
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menjelaskan awal mula pengajuan usulan itu.
Ia menjelaskan, beberapa waktu lalu Menpan RB mengumumkan bahwa seleksi PPPK akan di khususkan bagi Tenaga Kesehatan (Nakes) dan Tenaga Pendidik atau guru.
Lalu ia menceritakannya kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, bahwa anggota Satpol PP dan DPKP yang bertempur di lapangan sedikit ASN-nya. Sehingga ia memperjuangkan supaya teman-teman Satpol PP dan DPKP bisa mendapat prioritas seperti Nakes dan guru untuk menjadi PPPK.
“Alhamdulillah setelah Pak Mendagri bertemu Pak Menpan ada nomenklatur tambahan untuk Trantibum. Sehingga teman-teman Satpol PP, Linmas dan DPKP atau Damkar bisa di masukkan di sana. Usulan yang kemarin setelah di setujui oleh Menpan dan di perbolehkan, kami mengusulkan teman-teman yang ada di Satpol PP dan teman-teman yang ada di Damkar yang sudah masuk database akan bisa untuk P3K. Ada sekitar 1.100 yang kami usulkan,” kata Wali Kota Eri.
Menurutnya, sangat tidak mungkin hanya mengandalkan ASN di lapangan karena jumlahnya kurang dan tidak akan bisa menjaga Surabaya. Karenanya, petugas Satpol PP dan DPKP yang sudah masuk dalam data base nanti bisa ikut seleksi menjadi PPPK.
“Jadi, ini kesempatan bagi teman-teman. Terus semangat teman-teman dan bekerjalah dengan hati. Insyaallah akan diberikan keselamatan dan berkah,” katanya.
Walikota Dianggap Perhatian Terhadap Kesejahteraan Satpol PP dan Damkar
Sementara itu, Kepala Satpol PP Kota Surabaya M. Fikser di dampingi Kepala DPKP Laksita Rini Sevriani mengaku sangat berterimakasih kepada Wali Kota Surabaya.
Ia menganggap nasib dan kesejahteraan anggota Satpol PP dan DPKP Kota Surabaya sangat di perhatikan. Pasalnya, Wali Kota Eri sudah melakukan berbagai upaya untuk mengusulkan anggotanya menjadi PPPK.
“Ini sesuatu yang sangat luar biasa, sebuah penghargaan yang sangat luar biasa bagi saya dan Bu Rini, terutama juga untuk anggota Satpol PP dan DPKP,” kata Fikser.
Ia juga memastikan sudah berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Surabaga untuk pengusulan PPPK itu. Bahkan, Fikser memastikan sudah melakukan cek ulang data base dan sudah di sampaikan kembali ke BKPSDM.
“Prosesnya tetap nanti teman-teman ini ikut tes. Namun, kuotanya yang di prioritaskan untuk Satpol PP dan Damkar. Jadi ini khusus, kalau sebelumnya-kan umum,” katanya.
Fikser juga menjelaskan bahwa saat ini anggota Satpol PP termasuk yang ada di kecamatan berjumlah 1.250 orang non ASN. “Kalau ASN nya hanya sekitar 50 orang. Jadi ASN-nya di Satpol itu memang sedikit,” katanya.
Kepala DPKP Laksita Rini Sevriani juga mengaku bersyukur karena akhirnya anggotanya dapat kesempatan dan peluang untuk menjadi PPPK. Saat ini, anggota DPKP seluruh anggotanya ada sebanyak 767 orang dan tenaga non ASN-nya sebanyak 650-an. “Nah, kalau ASN-nya hanya sekitar 100-an, jadi sedikit juga di kami. Alhamdulillah ada kesempatan teman-teman untuk menjadi PPPK,” pungkasnya.(hm/r7)