“Pengaturan Kawasan Penataan Reklame tersebut dimaksudkan agar penyelenggaraan reklame pada koridor jalan dan lokasi tertentu tersebut bisa lebih tertata, teratur, dan terkendali sesuai dengan estetika kota modern, serta keselamatan dan keamanan masyarakat,” kata Basari, Sabtu (21/2/2026).
Penundaan terjadi karena Kepala Bapenda dan Inspektorat Kota Surabaya kembali absen. Sedangkan yang hadir hanya pejabat setingkat kepala bidang
Tagihan tambahan ini, menurut mereka, muncul secara tiba-tiba, tanpa sosialisasi, dan berlandaskan metode perhitungan baru yang sebelumnya tidak pernah di informasikan secara resmi.
Kabid PBB dan BPHTB Bapenda Surabaya, Siti Mitachul Jannah, menjelaskan, penarikan berpedoman pada Perda No. 7 Tahun 2023. Ia juga menyebut kebijakan ini muncul atas masukan dari BPK
Surabaya, (DOC) – Pemerintah Kota Surabaya melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) kembali menggencarkan sosialisasi pembayaran […]
Surabaya, (DOC) – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Surabaya, bersama Badan Pendapatan Daerah […]
Tidak Ada Pos Lagi.
Tidak ada laman yang di load.
